DPR Dorong Dapur Sekolah Gantikan Model Terpusat Program MBG

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong transformasi model penyediaan Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari pendekatan dapur terpusat menjadi berbasis sekolah atau school-based kitchen, menyusul kebijakan moratorium pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, Senin (8/6/2026).

Langkah penataan ulang model distribusi makanan bergizi ini dinilai penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Detik Health, pengelolaan langsung oleh pihak sekolah akan mendekatkan program kepada para penerima manfaat.

"Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah," kata Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Penerapan konsep dapur berbasis sekolah dipercaya mampu mengoptimalkan pengawasan kualitas makanan yang didistribusikan. Selain itu, pemanfaatan fasilitas sekolah yang sudah ada dapat memangkas pengeluaran logistik pemerintah.

"Model ini memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah, mengurangi biaya logistik dan distribusi, memperkuat pengawasan kualitas makanan, serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program," ujar Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Pendekatan ini juga dinilai selaras dengan tujuan intervensi perbaikan gizi anak, di mana sekolah dapat berperan aktif memantau kondisi peserta didik. Penggunaan infrastruktur yang tersedia juga menjadi solusi efisiensi anggaran di tengah tekanan keuangan negara.

"Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, pemerintah dapat menekan biaya investasi dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program," kata Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Kebijakan moratorium yang diambil oleh pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) dipandang sebagai langkah bijaksana. Penghentian sementara ini memberikan ruang evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, prosedur operasi standar, hingga kualitas sumber daya manusia.

"Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG," kata Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Charles menambahkan bahwa fokus pada perbaikan kualitas program saat ini jauh lebih mendesak dibandingkan memperluas jumlah titik dapur. Prioritas pembenahan internal dinilai sebagai bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara.

"Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab," kata Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Kebijakan penundaan pembangunan dapur baru ini sebelumnya diumumkan oleh Kepala BGN Nanik S Deyang sebagai strategi efisiensi anggaran program MBG. Anggaran program MBG untuk tahun 2026 mengalami pemotongan dari nilai awal Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.

"Sekarang sudah dipotong tinggal Rp 268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, tidak microscopic mengurangi sasaran," kata Nanik S Deyang, Kepala BGN.

Sebagai langkah lanjutan, BGN menjadwalkan penataan ulang daftar penerima manfaat serta memprioritaskan optimalisasi dapur yang sudah beroperasi. Peningkatan kapasitas SDM dan layanan di wilayah terpencil akan tetap dijalankan tanpa menambah beban anggaran negara.

"Dalam rangka efisiensi anggaran maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru," kata Nanik S Deyang, Kepala BGN.