Pemerintah Benggala Barat India Deportasi Hampir 5000 Warga Bangladesh

Otoritas India telah mendeportasi hampir 5.000 warga negara Bangladesh dari wilayah Benggala Barat. Langkah ini diambil semenjak partai nasionalis Hindu yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi memenangkan kekuasaan di negara bagian tersebut bulan lalu, dilansir dari Detikcom.

Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Modi meraih kemenangan besar dalam pemilihan di Benggala Barat, sebuah wilayah perbatasan timur berpenduduk lebih dari 100 jiwa. Selama masa kampanye, partai ini mengusung janji politik untuk mendeteksi, menghapus, serta mendeportasi para migran yang dinilai ilegal.

India mempunyai kawasan perbatasan yang panjang dan dinilai rawan dengan Bangladesh yang berpenduduk mayoritas Muslim. Secara historis, arus migrasi di wilayah ini dipicu oleh faktor kesulitan ekonomi serta ikatan kekeluargaan yang sudah lama terjalin.

Setelah resmi memegang pemerintahan, otoritas baru di Benggala Barat langsung menginstruksikan pendirian beberapa pusat penahanan. Fasilitas ini ditujukan bagi warga Bangladesh tanpa dokumen resmi serta pengungsi Rohingya yang kabur dari penindasan di Myanmar.

Ketua Menteri Negara Bagian Benggala Barat, Suvendu Adhikari, memberikan keterangan terkait jumlah warga yang telah dipulangkan ke negara asalnya.

"Kami telah memulai pekerjaan deportasi para penyusup Bangladesh yang tidak termasuk dalam cakupan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan," kata Adhikari.

Suvendu Adhikari menjelaskan lebih lanjut bahwa pihak pemerintah daerah telah mendirikan pusat-pusat penampungan di seluruh distrik negara bagian tersebut sejak Mei lalu.

"Dari pusat-pusat ini, 4.800 penyusup Bangladesh telah dideportasi sejauh ini," kata Adhikari.

Pihak berwenang setempat juga mengonfirmasi bahwa proses pemulangan warga negara asing ini masih akan terus berlanjut dalam waktu dekat.

"836 orang lainnya saat ini berada di pusat-pusat penampungan… kami sedang mengatur untuk segera mendeportasi 836 orang tersebut," kata Adhikari.

Kebijakan deportasi massal ini berlangsung di tengah tingginya tensi politik yang sudah lama terjadi mengenai isu imigrasi di negara bagian perbatasan tersebut. Sejumlah pejabat tinggi India bahkan sempat menggunakan istilah yang merendahkan seperti rayap dan penyusup untuk menyebut para migran.

Banyak kritikus menilai bahwa retorika serta kebijakan yang diterapkan oleh BJP memicu peningkatan keresahan dan marginalisasi terhadap lebih dari 200 juta warga Muslim di India. Mereka juga menuduh partai penguasa sengaja mencampuradukkan masalah identitas keagamaan dengan isu migrasi ilegal.

Hubungan bilateral antara India dan Bangladesh sempat mengalami penurunan setelah terjadinya revolusi pada tahun 2024 di Dhaka. Peristiwa politik tersebut mengakhiri masa kekuasaan otokratis Perdana Menteri Sheikh Hasina yang dikenal sebagai sekutu dekat pemerintah India, yang kemudian melarikan diri ke India.

Pemerintahan baru di Dhaka sendiri baru terbentuk melalui pemilihan umum pada bulan Februari, dan hubungan kedua negara perlahan mulai membaik. Sebagai langkah konsolidasi, kepala pasukan penjaga perbatasan dari Bangladesh dan India dijadwalkan mengadakan pertemuan di New Delhi, India.