Pemerintah Kejar Target Pembangunan Sekolah Rakyat Singkawang

Pemerintah memacu pembangunan kompleks Sekolah Rakyat (SR) di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, demi mengejar target rampung menjelang tahun ajaran baru 2026/2027. Progres proyek infrastruktur pendidikan terintegrasi tersebut kini dilaporkan telah mencapai angka 58 persen, seperti dilansir dari Detikcom.

Percepatan penyelesaian bangunan dilakukan dengan menambah jumlah tenaga kerja di lapangan dari semula 900 orang menjadi 1.300 pekerja. Pemerintah mematok target pengerjaan fisik kompleks sekolah ini dapat diselesaikan sepenuhnya pada tanggal 20 Juni 2026.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, mengonfirmasi capaian tersebut saat meninjau langsung lokasi proyek pada Senin (8/5/2026). Kerja sama lintas kementerian terus dioptimalkan agar fasilitas bisa segera digunakan masyarakat.

"Berdasarkan hasil peninjauan, progres pembangunan sudah mencapai 58 persen. Dengan perkembangan pekerjaan yang rata-rata berada di atas 2,5 persen per hari, kami optimistis target penyelesaian pada 20 Juni dapat tercapai," tutur Herzaky Mahendra Putra dikutip dari Antara, Senin (8/5/2026).

Pihak kementerian mengapresiasi loyalitas seluruh buruh bangunan dalam mendukung kelancaran target proyek nasional ini. Penambahan ratusan personel di area konstruksi dinilai menjadi kunci utama peningkatan deviasi positif progres harian di lapangan.

"Dedikasi pekerja menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat," sambung Herzaky Mahendra Putra.

Proyek ini digarap oleh Kementerian Sosial bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Kementerian Pekerjaan Umum. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), telah meninjau lokasi ini pada Maret 2026 dengan total anggaran wilayah Kalimantan Barat mencapai Rp 750 miliar.

Kompleks Sekolah Rakyat Singkawang dirancang sebagai kawasan pendidikan berasrama terpadu yang menyatukan jenjang SD, SMP, hingga SMA. Fasilitas penunjang mencakup ruang kelas, laboratorium, gedung serbaguna, lapangan sepak bola, serta jogging track untuk daya tampung sekitar 1.200 siswa.

Lembaga pendidikan ini diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga kategori miskin hingga miskin ekstrem. Pemerintah menegaskan tidak membuka jalur pendaftaran reguler secara terbuka bagi masyarakat, melainkan menyaring peserta didik melalui mekanisme seleksi berbasis data tertutup.

Calon siswa wajib tercatat dalam desil 1 dan desil 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kementerian Sosial selanjutnya menerjunkan tim khusus ke lapangan guna memverifikasi keabsahan kondisi ekonomi setiap rumah tangga calon murid.

"Ada pendamping yang datang ke sana atau relawan, kemudian kerja sama dengan dinas sosial setempat, untuk memastikan bahwa datanya ini benar," beber Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dikutip dari arsip detikEdu.

Anak-anak yang lolos seleksi administrasi dan verifikasi faktual lapangan akan langsung dialokasikan ke Sekolah Rakyat terdekat. Pemerintah menetapkan kesediaan tertulis dari orang tua murid sebagai syarat mutlak sebelum siswa resmi memulai proses belajar mengajar berasrama.