Wamenko Pangan Soroti Impor Susu Nasional Capai 80 Persen

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol menyoroti tingginya ketergantungan impor susu nasional yang mencapai 80 persen saat meninjau peternakan sapi di Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (7/6/2026).

Langkah perumusan kebijakan strategis antar-kementerian kini mendesak dilakukan akibat melebarnya jarak antara angka produksi lokal dengan total kebutuhan konsumsi masyarakat, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

"Kita pahami betul, bahwa produksi nasional kita masih jauh dari kebutuhan nasional. Gap yang cukup besar ini tentu harus segera dirumuskan oleh semua kementerian terkait," kata Hanif Faisol, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Ketergantungan terhadap pasokan luar negeri ini dinilai menjadi beban besar mengingat volume pemenuhan yang sangat masif.

"Kita juga tentu tidak ikhlas ya, dengan kebutuhan susu yang dengan demikian besarnya, hampir 80 persen dipenuhi dari impor," imbuh Hanif Faisol, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Rendahnya angka konsumsi susu per kapita di Indonesia saat ini juga dinilai belum memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan oleh Food and Agriculture Organization (FAO).

"Kemudian itu juga masih jauh dari yang distandarkan dari FAO. FAO menyampaikan bahwa paling tidak per kapita, artinya perorangan per tahun, ini kita memerlukan hampir 30 kilogram susu yang harus disampaikan kepada seluruh penduduk Indonesia," kata Hanif Faisol, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Realisasi konsumsi saat ini tercatat baru berkisar antara 16,2 hingga 16,8 kilogram per kapita per tahun, sehingga target pemenuhan standar global masih memerlukan kerja keras lintas sektor.

"Namun kita sampai hari ini baru 16,2-16,8 (kilogram), jadi masih sangat jauh gap nya. Untuk memenuhi itu saja, 80 persennya masih impor, apalagi untuk memenuhi 30 kilogram per tahun per kapita. Ini lah langkah-langkah segera harus dilakukan," sambung Hanif Faisol, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Kendala di tingkat hulu turut dilaporkan oleh para peternak lokal kepada pihak kementerian, khususnya mengenai keterbatasan ruang gerak serta ketimpangan nilai jual.

"Mulai dari kurangnya ketersediaan lahan, kemudian kurangnya ketersediaan tumbuhan tanaman, ketersediaan pakan. Kemudian adanya disparitas antara harga di petani dengan di koperasi, antara di koperasi dengan pabrik, kemudian yang selanjutnya tentu temuan ini menjadi komitmen kita semua," kata Hanif Faisol, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Guna mengatasi hambatan operasional para peternak sapi perah tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menjadwalkan agenda pembahasan bersama jajaran pejabat eselon 1 dan kalangan akademisi dalam waktu dekat.

"Jadi saya akan mengundang rapat koordinasi dengan eselon 1 dengan tokoh-tokoh di sini, dengan akademisi, untuk kemudian mengkonstruksikan permasalahan yang ada di Cisarua ini. Harapan kami tentu kita ingin sekali mengembalikan brand Cisarua ini sebagai salah satu sentral susu nasional," ujar Hanif Faisol, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.