Wabah Ebola di Kongo Menelan Korban Jiwa Ditengah Penolakan Warga

Sebanyak 350 kasus terkonfirmasi virus Ebola termasuk 60 korban jiwa melanda wilayah Provinsi Ituri, timur laut Republik Demokratik Kongo, ditengah penolakan dan ketidakpercayaan masyarakat setempat terhadap eksistensi penyakit tersebut, dilansir dari Detikcom.

Krisis kesehatan ini tercatat sebagai wabah Ebola ke-17 yang menghantam negara Afrika Tengah tersebut sejak virus pertama kali diidentifikasi pada tahun 1976. Lokasi pusat penyebaran utama terdeteksi berada di kawasan Mongbwalu.

Kondisi penanganan medis memburuk ketika hoaks mengenai penularan virus memicu kemarahan massa pada akhir Mei 2026. Blokade informasi dan rumor mistis menyebabkan terjadinya serangan fisik terhadap fasilitas kesehatan publik serta hilangnya sejumlah pasien dalam pengawasan.

Masyarakat mengaitkan kematian dengan material peti mati serta menuduh peralatan antena milik kendaraan pekerja kemanusiaan sebagai medium penyebar virus. Akibat kerusuhan tersebut, organisasi Medecins Sans Frontires (MSF) menarik seluruh personel mereka setelah tenda operasionalnya dibakar warga.

"Masyarakat tidak percaya pada penyakit ini. Meski sudah ada korban meninggal, mereka tetap tidak percaya," kata John Tumujimbe, koordinator tim pemakaman aman dan bermartabat di Mongbwalu.

Tim medis lapangan awalnya mengira gejala klinis yang muncul merupakan manifestasi dari penyakit endemik lain sebelum melakukan uji laboratorium ke lembaga berwenang.

"Awalnya kami menduga malaria, tifus, atau penyakit diare. Namun setelah begitu banyak kematian, kami mengirim sampel ke INRB," ujar Tumujimbe.

Institut Nasional Penelitian Biomedis Kongo (INRB) kemudian mengonfirmasi secara resmi bahwa sampel pasien tersebut positif terinfeksi virus Ebola.

"Semuanya berawal dari cerita tentang peti mati yang membunuh orang. Lalu semakin banyak orang meninggal," ujarnya.

Otoritas rumah sakit setempat mengonfirmasi adanya kepanikan massal yang berdampak langsung pada hilangnya pasien karantina yang berpotensi memperluas transmisi lokal.

"Terjadi kepanikan," kata Direktur Rumah Sakit Mongbwalu Richard Lokudi.

Pihak manajemen medis mengkhawatirkan pelarian pasien tersebut akan memicu klaster baru di lingkungan tempat tinggal warga yang menyembunyikan mereka.

"Sebanyak 18 pasien yang sedang dipantau menghilang," ujarnya.

Hingga saat ini, otoritas kesehatan internasional belum memiliki instrumen pencegahan yang valid untuk tipe virus spesifik yang sedang menyebar di wilayah Ituri tersebut. Berdasarkan data medis, belum tersedia vaksin untuk varian Bundibugyo dari virus Ebola yang kini beredar.

Peneliti keamanan pangan dan disinformasi dari Konrad-Adenauer-Stiftung mengidentifikasi adanya pengulangan pola propaganda dan teori konspirasi yang lazim terjadi pada setiap momentum krisis kesehatan global.

"Penyakit disebut berasal dari laboratorium sebagai senjata biologis. Vaksin dianggap lebih berbahaya daripada virusnya. Ada obat sederhana yang sengaja disembunyikan. Industri farmasi besar disebut sebagai pihak yang diuntungkan atau bahkan penyebab krisis. Bahkan ada yang mengklaim penyakit itu tidak nyata," kata Christopher Nehring, peneliti keamanan.

Model hoaks ini dinilai telah diproduksi secara masif selama periode krisis terdahulu dengan modifikasi kemasan sesuai wilayah terdampak.

"Semua itu sudah dikenal selama puluhan tahun. Hanya bentuknya yang berbeda-beda." ujarnya.

Faktor ekonomi lokal berupa persaingan komoditas tambang emas di Ituri turut menggeser persepsi medis masyarakat ke arah narasi mistis persaingan bisnis.

"Mereka mengatakan rumor dan mitos seputar kematian memang beredar, tetapi masyarakat setempat tidak benar-benar mempercayainya," kata Ange Kasongo, pendiri Balobaki Check.

Sentimen geopolitik internal dan peredaran pesan berantai WhatsApp juga memicu persepsi adanya konspirasi politik bersenjata antara Presiden Felix Tshisekedi dan virolog Jean-Jacques Muyembe.

"Bagaimana memastikan informasi disebarkan secara lisan, bukan hanya dalam bahasa Prancis dan bukan hanya dalam empat bahasa nasional?" ujarnya.

Krisis komunikasi ini diperparah oleh kebijakan anggaran global, termasuk realisasi penarikan diri Amerika Serikat dari World Health Organization (WHO) pada 2025 serta pemotongan dana bantuan luar negeri untuk USAID dan CDC.

"Kalau dana untuk bantuan kesehatan saja dipotong, tentu sulit berbicara tentang anggaran yang lebih besar untuk komunikasi kesehatan," katanya.