DPR RI Sepakati Langkah Penguatan Nilai Tukar Rupiah Bersama Pemerintah

DPR RI menggelar pertemuan bersama pemerintah serta Bank Indonesia (BI) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Sabtu (6/6/2026) guna membahas perkembangan kondisi ekonomi terkini. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang ditujukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Agenda penting ini turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Gubernur BI Perry Warjiyo.

Langkah evaluasi dan koordinasi ini dilakukan di tengah tekanan terhadap mata uang nasional, di mana dolar AS tercatat menguat 77 poin atau 0,43 persen hingga mencapai level Rp 18.044 berdasarkan data Bloomberg yang dilansir dari Detikcom. DPR menilai penyelarasan kebijakan moneter dan fiskal sangat mendesak demi menjaga pertumbuhan ekonomi.

"Pada hari ini kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fikal, serta dari pihak pemerintah, untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco menegaskan bahwa pertemuan ini krusial untuk memastikan instrumen kebijakan negara berjalan seiringan. Keharmonisan langkah antara pengelola keuangan negara dan bank sentral diharapkan memberikan dampak positif bagi stabilitas makro.

"Sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini," sambung Dasco.

Meskipun kesepakatan penting telah tercapai, Dewan menyampaikan bahwa detail teknis operasional dari hasil pembahasan tersebut tidak diumumkan secara bersamaan dalam satu pintu. Setiap instansi yang terlibat diberikan wewenang untuk menjabarkannya.

"Alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal, maupun dari pihak pemerintah," tutur Dasco.

Otoritas moneter memfokuskan hasil pertemuan tersebut pada dua strategi utama demi meredam gejolak nilai tukar. Sinergi antara kebijakan kas negara dan operasi pasar keuangan menjadi instrumen utama yang akan dijalankan.

"Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat erat. Bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

Perry menjelaskan bahwa penyelarasan ini bukan berarti mencampuradukkan tugas pokok institusi, melainkan menyinkronkan ritme tindakan hukum sesuai porsi masing-masing. Fokus tertinggi saat ini diarahkan penuh pada mata uang rupiah.

"Penguatan koordinasi fiskal dan moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter ini seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah," sambung Perry.

Strategi pertama difokuskan pada upaya menahan keluarnya modal asing akibat tren kenaikan suku bunga di tingkat global. Salah satu cara yang disepakati adalah menyelaraskan tingkat keuntungan instrumen keuangan dalam negeri agar tetap kompetitif bagi investor luar.

"Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau timbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow, ada saham, SBN (Surat Berharga Negara) dan juga kecil di SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia)," tutur Perry.

Langkah taktis penyesuaian imbal hasil ini diharapkan mampu membalikkan arah arus modal yang sempat keluar dari pasar keuangan domestik. Pengetatan koordinasi ini menjadi komitmen bersama demi menyokong keperkasaan mata uang rupiah.

"Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," tambah Perry.

Langkah kedua yang disepakati difokuskan pada pengelolaan likuiditas di pasar uang dan perbankan domestik. Pemerintah dan BI sepakat mengatur penempatan kas negara agar tidak mengganggu ketersediaan dana di pasar.

"Kedua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI. Tapi tentu saja ada peningkatan bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah," terang Perry.

Melalui pola hubungan keuangan tersebut, pengendalian jumlah uang beredar di masyarakat dapat berjalan efektif. Keselarasan fiskal dinilai menjadi pilar penting pendukung operasi moneter bank sentral.

"Dengan demikian, operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung," pungkas Perry.

Pemerintah optimistis penyatuan arah kebijakan ini akan langsung direspons positif oleh pasar keuangan internasional. Kondisi fundamental ekonomi nasional yang dinilai masih kokoh menjadi modal utama dalam membangun kembali optimisme pasar.

"Tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya menekankan pentingnya stabilitas kurs karena fluktuasi nilai tukar berdampak nyata pada rantai pasok industri kecil di tanah air. Ketergantungan terhadap bahan baku impor membuat pelaku usaha kecil rentan terpukul saat rupiah melemah.

"Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah. Itu kan saya dengar penjual tempa penjual tahu sudah tergerus keuntunggnnya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan baku masih diimpor," ucap Purbaya.

Melalui penguatan koordinasi ini, tekanan biaya produksi akibat pelemahan mata uang diharapkan bisa ditekan. Jaminan kestabilan harga barang pokok di tingkat rumah tangga menjadi target akhir dari kebijakan makro ini.

"Dengan nanti kebiijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil, sehingga para pedagang tahu tempe dan ibu rumah tangga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya. Tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan. Jadi sinkroninasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya," ujar Purbaya.

Dari sisi penataan birokrasi dan program, kerja sama lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan eksternal. Sinergitas ini mengirimkan pesan kuat ke publik mengenai kesiapan otoritas dalam menjaga momentum pertumbuhan.

"Saya kira ini sebuah gambaran sinyal yang memang kita harapkan, terjadinya koordinasi yang erat, koordinasi yang intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi di dalam rangka tadi, menjaga baik moneter maupun fiskal kita terus berada di posisi yang kita harapkan," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Prasetyo menambahkan bahwa situasi ketidakpastian global menuntut seluruh instansi mengesampingkan ego sektoral. Setiap instrumen kebijakan ekonomi makro dan mikro dituntut saling memperkuat.

"Dalam situasi hari ini, menuntut kerja sama di antara kita semua. Kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain," paparnya.

Indikator makro ekonomi yang kokoh dinilai memberikan ruang bagi pemerintah untuk bergerak lebih agresif. Walaupun fundamental kuat, eksekutif merasa perlu melakukan akselerasi langsung pada sektor-sektor produksi riil masyarakat.

"Baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang dibawa oleh Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan yang kemarin dilaporkan dari angka-angka indikator menunjukkan bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita memang cukup kuat," imbuh Prasetyo.

Langkah mitigasi dampak pelemahan mata uang akan diimbangi dengan percepatan sejumlah program strategis nasional. Pemerintah memfokuskan stimulus pada sektor-sektor penopang hajat hidup orang banyak.

"Tetapi, kami juga merasa bahwa pemerintah harus terus mendorong program-program yang itu dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi riil untuk bisa dipercepat," ujarnya.

Fokus percepatan realisasi tersebut diarahkan pada sektor ketahanan pangan, pemenuhan energi nasional, pengelolaan hasil laut, serta hilirisasi industri. Langkah-langkah ini dijadwalkan berjalan simultan dengan kebijakan stabilisasi moneter BI.

"Terutama program-program di bidang pangan, program-program di bidang energi, kemudian program-program di bidang perikanan, dan termasuk industrialisasi dan hilirisasi," sambung Prasetyo.