Pelaku Usaha Hilirisasi Nikel Diversifikasi Impor Sulfur dari Tiga Negara

Para pelaku usaha hilirisasi nikel Indonesia mulai melakukan diversifikasi impor belerang atau sulfur dari Kanada, Amerika Serikat, dan Korea guna mengatasi ketatnya pasokan global akibat konflik di Timur Tengah pada Jumat (5/6/2026).

Langkah strategis ini diambil karena kawasan Timur Tengah sebelumnya menyuplai sekitar 75 persen hingga 80 persen dari total kebutuhan impor sulfur nasional yang mencapai 5,3 juta ton hingga tahun 2025, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz.

Ketergantungan yang tinggi terhadap satu kawasan memicu kekhawatiran karena sulfur merupakan bahan baku vital untuk memproduksi mixed hydroxide precipitate (MHP) sebagai komponen baterai, di mana pemrosesan satu ton MHP membutuhkan sekitar 11,7 ton sulfur.

“Ada beberapa negara [diversifikasi]. Ada Kanada, Amerika, dan Korea,” ungkap Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah kepada awak media dalam agenda Indonesia Critical Minerals Conference & Expo 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Arif menjelaskan bahwa pemilihan negara-negara tersebut didasarkan pada kepemilikan industri penyulingan minyak bumi berteknologi tinggi yang menghasilkan sulfur sebagai produk sampingan.

“Jadi kita lakukan, dari negara-negara yang mempunyai industri-industri pengolahan minyak advance,” tambahnya.

Selain mencari negara eksportir baru, sejumlah pelaku usaha juga menjajaki opsi mendatangkan sulfur dalam bentuk sulfat cair meskipun skema ini memperumit rantai pasok logistik.

“Mereka impor dalam bentuk sulfat, tapi kan itu tidak mudah karena bentuknya cair. Dari sisi logistics arrangement kemudian kesulitan pengangkutan itu lebih besar dibanding sulfur," jelas Arif.

Langkah mencari alternatif pasokan belerang ini juga didukung oleh asosiasi penambang lokal yang menilai pemulihan jalur pelayaran global tidak akan instan.

“Cari sumber baru. Kita sih sudah merekomendasikan beberapa sumber. Bahkan kita sudah bikin surat resmi. Australia ada meski kecil [kapasitas produksi] dan Eropa ada di Bulgaria,” kata Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey saat ditemui usai agenda Indonesia Critical Minerals Conference & Expo 2026 di Jakarta, Kamis (5/6/2026).

Meidy mengingatkan bahwa normalisasi operasional di dalam negeri membutuhkan waktu tunggu yang cukup lama meskipun jalur perdagangan internasional utama kembali normal dalam waktu dekat.

"Kalaupun hari ini Selat Hormuz dibuka, apa kita langsung dapat barang? Enggak kan, butuh waktu sekitar tiga bulan karena di sana perlu masa pemulihan (recovery). Berarti kita baru dapat barang tahun depan. Artinya sampai akhir tahun ini kita tidak bisa berbuat apa-apa,” ujar dia.

Pihak APNI menilai Australia merupakan opsi jangka pendek yang paling masuk akal dari sisi logistik, namun kapasitas produksinya saat ini masih terlalu kecil untuk kebutuhan Indonesia yang masif sehingga pemerintah disarankan memfasilitasi investasi langsung.

“Indonesia bisa menjembatani perusahaan domestik untuk melakukan investasi (chip-in) langsung pada perusahaan sulfur di Australia,” ungkap dia.