Jawa Tengah Luncurkan Program Insersi Pendidikan Koperasi di Sekolah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan Program Insersi Pendidikan Perkoperasian untuk sekitar 6,38 juta peserta didik dari jenjang SD/MI hingga SMA/SMK/MA dan SLB pada Jumat (5/6/2026). Langkah ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi pelopor pelaksanaan pendidikan koperasi di sekolah secara berkelanjutan, seperti dilansir dari Detikcom.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginisiasi materi dan modul koperasi ini agar generasi muda kembali mengenal koperasi sejak bangku sekolah. Pengintegrasian nilai-nilai koperasi dilakukan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada tanpa menambah beban belajar siswa.

"Koperasi merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33. Program ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah terkait Koperasi Merah Putih," kata Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah.

Peluncuran program ini bertempat di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang dengan dihadiri sejumlah pejabat kementerian. Implementasi materi disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mulai dari pengenalan gotong royong di tingkat SD hingga praktik kewirausahaan pada jenjang SMA.

"Saya mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Bapak Gubernur Jawa Tengah, yang hari ini telah melahirkan sejarah," ucap Ferry Juliantono, Menteri Koperasi RI.

Ferry Juliantono menilai langkah ini penting untuk mengembalikan pemahaman generasi muda terhadap ekonomi Pancasila. Ia berharap program insersi kurikulum perkoperasian tersebut dapat diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

"Koperasi penting dikenalkan karena bisa menjadi alternatif penyediaan lapangan pekerjaan bagi milenial, Gen Z, generasi muda, hingga generasi Alpha yang sekarang masih sekolah," papar Ferry Juliantono, Menteri Koperasi RI.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Melalui pendekatan insersi, pembelajaran dinilai menjadi lebih relevan dengan kehidupan nyata peserta didik tanpa harus menciptakan mata pelajaran baru.

"Pendidikan perkoperasian sesungguhnya bukan sekadar mengajarkan cara membentuk koperasi sekolah, dan bukan pula hanya mengenalkan sejarah Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Lebih dari itu, pendidikan perkoperasian adalah proses menanamkan nilai kebersamaan, tanggung jawab, kejujuran, kepemimpinan, kemandirian, serta semangat membangun kesejahteraan bersama," jelas Toni Toharudin, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.

Toni Toharudin menambahkan bahwa pendekatan yang dilakukan di Jawa Tengah ini memungkinkan para siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih otentik.

"Pendekatan ini memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih otentik, tanpa harus menambah beban kurikulum atau menciptakan mata pelajaran baru," lengkap Toni Toharudin, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.

Kementerian Agama RI turut menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh gagasan ini melalui seluruh lembaga pendidikan di bawah naungannya. Nilai perkoperasian dinilai sejalan dengan semangat tolong-menolong dan kepedulian sosial dalam keagamaan.

"Kementerian Agama bersama seluruh lembaga pendidikannya siap mendukung gagasan cerdas yang dimunculkan oleh Gubernur Jawa Tengah," kata Nasaruddin Umar, Menteri Agama RI.

Nasaruddin Umar menambahkan bahwa koperasi ke depan juga dapat dikembangkan melalui berbagai lembaga keagamaan. Pengembangan ini direncanakan menyasar masjid, pondok pesantren, ormas keagamaan, hingga rumah ibadah demi kemandirian umat.