Kemensos Klarifikasi Isu BLT Kesra Rp900 Ribu dan Mutakhirkan Data

Kementerian Sosial mengklarifikasi simpang siur informasi di media sosial mengenai pencairan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp900.000 secara nasional pada Kamis (21/5/2026). Otoritas menegaskan bahwa stimulus tersebut merupakan program kerja lokal pemerintah daerah dari anggaran APBD, bukan instruksi pusat dari APBN.

Di tengah ramainya pembahasan bantuan tersebut, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebenarnya sedang memfokuskan pemindahan bukuan kas negara per pertengahan Mei 2026 pada empat program riil. Program tersebut meliputi PKH Tahap 2, BPNT Tahap 2, PIP, dan Bonus Logistik berupa beras 20 kg serta minyak.

Penyaluran BLT Kesra dari pemda ditargetkan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berdasarkan desil atau kelompok kesejahteraan keluarga. Terdapat 10 desil yang membagi tingkat kesejahteraan masyarakat dari 10 persen terbawah hingga 10 persen tertinggi.

"Desil bersifat dinamis, jika tidak sesuai dapat diperbarui melalui desa/kelurahan dan dinas sosial atau melalui aplikasi cek bansos dengan menyampaikan data sesuai kondisi nyata; selanjutnya desil akan dihitung ulang oleh BPS secara periodik," jelas Kemensos dikutip dari laman resminya, Kamis (21/5/2026).

Pemerintah daerah menetapkan kriteria penerima manfaat secara mandiri, di mana kelompok klaster kemiskinan ekstrem Desil 1 dan Desil 2 akan dijaring untuk dinaikkan statusnya menjadi penerima bansos reguler pusat. Sebanyak 25.000 warga miskin daerah dilaporkan masuk ke dalam sistem validasi bansos reguler Kementerian Sosial tersebut.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pembaruan data dan verifikasi berkala terus dilakukan secara ketat untuk memastikan ketepatan sasaran jaminan sosial.

“Evaluasi data terus dilakukan. Supaya tidak terjadi tumpang tindih penerima bansos,” ujarnya.

Langkah sinkronisasi ini dirancang agar warga yang membutuhkan dapat menerima manfaat berkelanjutan melalui program reguler pemerintah pusat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap hoaks penipuan dengan hanya memantau informasi dari kanal resmi atau mengecek status melalui situs cekbansos.kemensos.go.id.

“Pastikan data kependudukan sesuai. Agar proses pencairan bantuan berjalan lancar,” demikian imbauan Kemensos.

Bagi keluarga penerima manfaat baru yang masuk dalam daftar validasi, proses pencairan dana akan dilakukan secara bergelombang melalui sistem termin di berbagai bank penyalur Himbara maupun kantor pos setelah menerima undangan resmi dari pihak desa atau kelurahan setempat.