Mendagri Tito Karnavian Meminta Forkopimda Jaga Soliditas dan Komunikasi

Stabilitas politik dan keamanan menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan pembangunan di tingkat daerah. Demi mencapai hal tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda didorong untuk terus memelihara soliditas serta memperkuat jaringan komunikasi antarpimpinan.

Pesan ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, seperti dikutip dari Detikcom. Arahan ini diberikan dalam acara Silaturahmi dan Arahan kepada Kepala Daerah dan Forkopimda Provinsi Jawa dan Bali yang berlangsung di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis, 4 Juni 2026.

Dalam kesempatan itu, wilayah Jawa dan Bali dinilai memegang peranan yang amat strategis bagi skala nasional. Selain menjadi pusat dari berbagai mobilitas dan aktivitas, kawasan ini juga menjadi tempat tinggal bagi hampir 60 persen dari total populasi penduduk di Indonesia.

"Sehingga menjadi sangat penting sekali untuk persatuan kesatuan bangsa dan kedaulatan negara," ujar Tito dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Kelancaran agenda pembangunan di daerah diyakini sangat bergantung pada situasi lingkungan yang aman dan kondusif. Riwayat konflik atau kerusuhan yang pernah melanda sejumlah wilayah terbukti memberikan dampak buruk terhadap jalannya roda pemerintahan setempat.

Potensi gesekan atau aksi kekerasan dalam skala kecil sekalipun tidak boleh diremehkan. Masalah tersebut dinilai tetap memiliki andil dalam mengganggu efektivitas jalannya pemerintahan serta pembangunan di daerah.

"Kalau pengambilan keputusan oleh pemerintah terganggu, ya semua akan terganggu," ungkapnya.

Guna mengantisipasi hal itu, seluruh elemen Forkopimda diimbau untuk mengintensifkan koordinasi secara formal maupun informal. Pengalaman di berbagai wilayah menunjukkan bahwa jajaran pimpinan yang kompak dapat bergerak lebih cepat dalam menyelesaikan dinamika sosial sekaligus mencegah konflik meluas.

Langkah mitigasi lain yang perlu dioptimalkan oleh pemerintah daerah adalah dengan mengaktifkan kembali Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Wadah ini dipandang efektif sebagai instrumen pencegahan konflik sosial yang memiliki latar belakang keagamaan.

Pemerintah daerah, khususnya yang memiliki kapasitas ruang fiskal memadai, juga diharapkan memberikan dukungan nyata. Alokasi anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disalurkan demi menyokong efektivitas program kerja forum tersebut.

"Mohon juga dihidupkan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Karena biasanya daerah-daerah yang rentan pada isu-isu keagamaan, kalau FKUB-nya jalan itu lebih cepat mereka bisa mencegah potensi konflik karena agama. Tapi sebaliknya kalau FKUB-nya nggak jalan, baru digerakkan ketika ada masalah, ini terlambat," pungkasnya.