Wuling Respons Rencana Insentif Kendaraan Listrik Baterai Nikel

Produsen otomotif Wuling menyatakan bahwa pemanfaatan nikel Indonesia untuk kendaraan listrik lokal sangat bergantung pada kesiapan serta diskusi bersama perusahaan mitra penyedia ekosistem baterai, seperti dilansir dari Detik Oto.

Pernyataan ini muncul di tengah langkah Pemerintah Indonesia yang sedang merumuskan skema insentif baru untuk kendaraan listrik berbasis baterai nikel. Rencana kebijakan tersebut akan membedakan besaran insentif berdasarkan jenis baterai yang digunakan oleh pabrikan.

Vice President SAIC-GM-Wuling (SGMW) Han Dehong memberikan tanggapan mengenai rencana pemanfaatan komoditas nikel tersebut bagi operasional industri mereka.

"Menurut saya itu tergantung pada ekosistem. Kita perlu meminta partner ekosistem kita untuk membangun industri terlebih dahulu," kata Vice President SAIC-GM-Wuling (SGMW) Han Dehong.

Pihak manajemen Wuling menambahkan bahwa keputusan strategis mengenai penggunaan material lokal tersebut harus dibicarakan lebih lanjut dengan produsen pengembang baterai seperti CATL, Gotion, dan Tsingshan.

"Sekarang nikel digunakan secara luas. Di China kita sudah menggunakan nikel dari Indonesia. Kemudian ke pertanyaan Anda, bila kita akan menggunakannya untuk lokal. Itu tergantung pada bagaimana, Anda tahu.. kita akan berdiskusi dengan partner kita, seperti CATL, Gotion, Tsingshan," jelas Vice President SAIC-GM-Wuling (SGMW) Han Dehong.

Saat ini, PT SGMW Motor Indonesia diketahui mengandalkan teknologi Lithium Iron Phosphate (LFP) tanpa nikel dan telah memproduksi baterai pack sendiri di Cikarang, Jawa Barat dengan nilai investasi mencapai 40 juta RMB atau berkisar Rp 87 miliar.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan sedang mengkaji skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) hingga 100 persen untuk mobil berbasis nikel, sementara varian non-nikel seperti LFP diusulkan mendapat sekitar 40 persen.

"PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen, nanti masih di-scan skemanya," ujar Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (5/5/2026).

Realisasi kebijakan insentif baru ini tercatat telah mengalami penundaan sebanyak dua kali, dari yang awalnya ditargetkan pada Juni 2026 bergeser ke Juli 2026, hingga kini kembali diundur dengan target implementasi paling cepat pada Agustus 2026.