SDR Nilai Publik Percaya Presiden Prabowo Serius Berantas Korupsi

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menilai publik semakin memercayai keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia pada Minggu (12/7/2026). Penilaian ini didasarkan pada pengungkapan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum belakangan ini yang selaras dengan komitmen presiden, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Hari mengaitkan tindakan tegas aparat tersebut dengan pernyataan Prabowo sebelumnya mengenai perumpamaan bahwa ikan busuk dimulai dari kepalanya. Menurutnya, keseriusan tersebut tercermin dari penanganan dua perkara besar yang sedang berjalan saat ini.

"Itu beliau buktikan dengan 2 kasus korupsi yang kita saksikan langsung, Pertama: Kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), Kedua: Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)," kata Hari Purwanto, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR).

Penanganan kedua kasus tersebut menjadi pusat perhatian karena memengaruhi kredibilitas institusi negara di mata masyarakat. Kasus-kasus ini berkaitan erat dengan implementasi janji kampanye presiden mengenai perbaikan gizi masyarakat sekaligus ujian atas penegakan hukum yang tidak tebang pilih.

"Kedua kasus tersebut menjadi tantangan dan menyangkut kredibilitas kelembagaan yang di satu sisi menjawab janji kampanye presiden soal gizi bagi rakyat dan di sisi lain penegakan hukum yang tidak pandang bulu," ujar Hari Purwanto, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR).

Ia menggambarkan posisi Prabowo dalam memimpin negara saat ini penuh dengan tantangan berat, seperti seorang nakhoda yang mengarungi lautan dengan ombak besar.

"Suasana Presiden Prabowo dalam pemimpin Indonesia diibaratkan nahkoda dan kalimat motivasi dari rakyat bagi nahkoda saat ini yaitu nahkoda yang tangguh itu tidak lahir di laut yang tenang, tapi lahir di laut yang penuh dengan ombak dan badai," ucap Hari Purwanto, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR).

Kendati demikian, langkah presiden dianggap sudah berjalan di atas koridor konstitusi sehingga layak mendapatkan apresiasi dari publik. Hari mengingatkan masyarakat untuk tetap mengawal jalannya penanganan kedua kasus korupsi tersebut agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi.

"Langkah Presiden Prabowo patut diapresiasi bekerja dalam koridor konstitusi dan memperlihatkan bagaimana seni memimpin. Meskipun ada beberapa oknum yang memanfaatkan kedekatan agar ABS (Asal Bapak Senang) itu tidak berlaku di mata Presiden Prabowo. Publik tetap harus mengawal 2 kasus tersebut, sehingga sinergisitas dan kedekatan Presiden dengan rakyatnya tidak berjarak. Mari rakyat bersama Presiden bergandengan tangan menjaga bangsa Indonesia sesuai amanat Pembukaan (Preambule) UUD 1956," imbuh Hari Purwanto, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR).