Rupiah Melemah ke Rp 17.881 per Dolar AS Akibat Sentimen Global

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah 35 poin atau 0,20 persen ke level Rp 17.881 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Jumat, 29 Mei 2026. Pelemahan ini dipicu oleh fluktuasi harga minyak dunia, ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah, serta proyeksi suku bunga tinggi Bank Sentral Amerika Serikat.

Berdasarkan data Bloomberg, mata uang Garuda sempat menyentuh level terendah di posisi Rp 17.893 per dolar Amerika Serikat sebelum menguat tipis menjelang penutupan. Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate Bank Indonesia juga menunjukkan tren pelemahan ke level Rp 17.883 dari posisi sebelumnya senilai Rp 17.789 per dolar Amerika Serikat.

Kondisi pasar yang tidak menentu ini memicu prediksi dari sejumlah analis bahwa rupiah berisiko menembus level psikologis baru dalam waktu dekat. Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi, memproyeksikan depresiasi rupiah dapat terus berlanjut hingga pekan depan akibat tekanan struktural ekonomi domestik, seperti defisit neraca transaksi berjalan dan tingginya beban subsidi energi.

"Untuk harga rupiah dalam minggu ini kalau tidak kena minggu depan ya itu Rp 18.000 sudah di depan mata. Karena saya melihat kalau Rp 18.000 ini tembus, kemungkinan besar ya ini akan menuju di Rp 18.200," kata Ibrahim Assuaibi kepada detikcom.

Ibrahim menjelaskan bahwa harga minyak mentah saat ini telah melampaui asumsi APBN sebesar US$ 70 per barel menjadi di atas US$ 90 per barel. Tingginya harga komoditas ini memperbesar kebutuhan valuta asing pemerintah untuk membiayai impor minyak mentah yang mayoritas dialokasikan bagi subsidi eksternal.

"Di APBN itu (harga minyak) US$ 70 per barrel, rupiahnya di 16.500. Tetapi sekarang rupiahnya sudah di angka anggap saja Rp 17.900, kemudian minyak mentahnya bukan di US$ 70 tapi di atas US$ 90. Pemerintah harus mengeluarkan dolar yang cukup besar. Sedangkan impor minyak mentah ini 85% itu larinya subsidi. Nah sehingga apa? Ini beban, tekanan bagi pemerintah untuk menutupi defisit ini," tutur Ibrahim Assuaibi.

Faktor lain yang menekan pasokan dolar di dalam negeri adalah musim pembagian dividen oleh perusahaan asing yang melantai di bursa domestik kepada para pemegang saham luar negeri. Kenaikan permintaan valas untuk kebutuhan repatriasi keuntungan ini memperparah kelangkaan pasokan dolar di pasar domestik.

"Sudah kita kekurangan dolar, kemudian beban dividen yang harus dibagikan terhadap para investor, terutama investor asing di perusahaan-perusahaan yang listing di bursa, di pasar modal. Nah ini membuat satu kegaduhan tersendiri," ucap Ibrahim Assuaibi.

Selain itu, pergerakan harga emas dunia yang fluktuatif ikut memengaruhi preferensi para pelaku pasar dalam menempatkan dana mereka. Investor cenderung mengalihkan kepemilikan aset dari logam mulia ke indeks dolar untuk memaksimalkan keuntungan dari momentum penguatan mata uang Paman Sam.

"Dana yang tadinya mereka investasikan di logam mulia, di emas digital, mereka pindahkan. Kenapa? Momentum untuk mendapatkan keuntungan secara jangka pendek itu ada di indeks dolar, bukan di logam mulia," ujarnya Ibrahim Assuaibi.

Sentimen negatif juga datang dari regulasi domestik terkait rencana penerapan sistem ekspor satu pintu melalui Badan Usaha Milik Negara baru bernama Danantara Sumberdaya Indonesia. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha pertambangan yang terikat kontrak jangka panjang dengan mitra luar negeri.

"Ekspor satu pintu melalui DSI ini membuat kegaduhan. Memang secara jangka panjang bagus, karena pemerintahan di luar negeri pun sama, di Eropa juga sama seperti itu. Tapi karena dalam kondisi yang tidak baik-baik saja saat ini ekonomi, ini membuat kegaduhan tersendiri," jelas Ibrahim Assuaibi.

Ibrahim menilai langkah pemusatan ini memiliki tujuan positif untuk mencegah kebocoran ekspor ilegal akibat ketidaksesuaian administrasi dan teknis di lapangan. Namun, bagi dunia usaha, perubahan ini menambah beban operasional serta ketidakpastian dalam pelaksanaan komitmen bisnis internasional.

"Pemerintah benar bahwa dengan satu pintu ini kemungkinan besar tidak akan ada kebocoran untuk ekspor ilegal. Karena selalu tidak sesuai secara kertas dan secara teknis itu berbeda. Tetapi ini pun juga menjadi beban tersendiri, terutama bagi perusahaan-perusahaan tambang yang sudah melakukan kontrak kerja jangka pendek maupun jangka menengah, jangka panjang dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri," sambungnya Ibrahim Assuaibi.

Di sisi lain, pergerakan harga minyak internasional juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik luar negeri, termasuk draf kesepakatan perpanjangan gencatan senjata antara Washington dan Teheran selama 60 hari. Meskipun prospek ini sempat meredakan kekhawatiran pasokan di Selat Hormuz, premi risiko geopolitik tetap membayangi pasar keuangan global.

"Harga minyak tetap sangat fluktuatif dalam beberapa sesi terakhir karena pasar bereaksi terhadap berita utama yang saling bertentangan seputar negosiasi gencatan senjata," katanya Ibrahim Assuaibi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Proyeksi serupa disampaikan oleh Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, yang memperkirakan tekanan terhadap mata uang nasional dapat melesat lebih cepat apabila batas psikologis tertentu terlampaui. Ia menilai sentimen pasar sangat dipengaruhi oleh persepsi investor asing terhadap kestabilan regulasi di Indonesia.

"Jadi bahkan bukan Rp 18.000, tapi level psikologis setelah Rp 18.000 ke Rp 19.000, pelemahannya akan jauh lebih cepat karena batas psikologisnya memang sudah menembus," tuturnya Bhima Yudhistira.

Bhima menyoroti pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia yang diumumkan secara mendadak tanpa melalui proses sosialisasi yang matang dengan dunia usaha. Kecepatan perubahan regulasi ini dinilai memicu opini negatif mengenai konsistensi hukum dan menurunkan minat investasi asing di dalam negeri.

"Ini perubahannya terjadi begitu cepat, diumumkan begitu cepat. Sebelumnya bahkan belum ada sosialisasi ataupun pembahasan misalnya dengan para pelaku usaha. Sehingga ini juga menurunkan minat berinvestasi di Indonesia," jelasnya Bhima Yudhistira.

Kekhawatiran pasar juga mengarah pada kondisi fiskal Indonesia, terutama potensi pelebaran defisit APBN untuk mendanai program-program populis skala besar di tengah pembengkakan biaya subsidi energi nasional.

"Ada kekhawatiran defisit APBN-nya masih akan terus melebar karena ada beban biaya subsidi energi, and juga ada beban dari program-program populis atau program mercusuar Prabowo seperti MBG, Kopdes Merah Putih yang efek ekonominya masih diragukan tapi anggarannya cukup besar," papar Bhima Yudhistira.

Merespons situasi ini, Bank Indonesia menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar dengan melakukan intervensi secara terukur di pasar valas domestik maupun offshore. Langkah tersebut mencakup transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward, serta pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder.

“Komitmen tersebut diwujudkan melalui mengoptimalkan intervensi pasar valas melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian SBN di pasar sekunder secara konsisten dan terukur,” kata Ramdan Denny Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi BI melalui keterangannya, Jumat (29/5).

Selain intervensi pasar, Bank Indonesia juga akan membatasi pembelian valas tunai tanpa underlying menjadi maksimal sebesar USD 25.000 per pelaku per bulan mulai Juni 2026. Kebijakan ini diperkuat dengan peningkatan pengawasan koordinatif terhadap aktivitas korporasi yang memiliki permintaan dolar tinggi.

“Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait untuk mendukung stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar, antara lain melalui penguatan pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembelian dolar AS yang tinggi,” sebut Ramdan Denny Prakoso.

Bank Indonesia menegaskan akan terus memantau dinamika pasar keuangan global dan domestik guna mengambil kebijakan moneter yang pro-market untuk menjaga daya tarik aset keuangan dalam negeri.

“Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan domestik serta senantiasa hadir di pasar dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara konsisten dan terukur guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendukung ketahanan eksternal perekonomian Indonesia,” tutur Ramdan Denny Prakoso.