Rupiah Melemah ke Rp17.630, Pemerintah Pastikan Anggaran Negara Aman

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) merosot hingga menyentuh level Rp17.630 pada pembukaan perdagangan Senin (18/5/2026) akibat kombinasi tekanan pasar global dan kebutuhan domestik. Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa mitigasi risiko terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk alokasi subsidi energi, telah diperhitungkan secara matang.

Kondisi ini menandakan penurunan dibandingkan penutupan perdagangan pada Rabu (13/5/2026) sebelum libur panjang, saat rupiah menguat 0,17 persen ke posisi Rp17.460 per dolar AS. Data Refinitiv bahkan menunjukkan pergerakan rupiah di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) telah mencapai Rp17.680 per dolar AS untuk posisi satu hari, dan menembus Rp18.040 per dolar AS untuk kontrak satu tahun penuh.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimismenya terhadap ketahanan ekonomi nasional di tengah depresiasi mata uang domestik tersebut. Saat ditemui Kompas.com di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta pada Senin (18/5/2026), ia menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi memakai asumsi nilai tukar lama dalam kalkulasi anggaran.

"Kalau saya senyum ekonominya bagus, rupiahnya juga bagus. Makanya saya senyum terus," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pemerintah menyatakan telah melakukan simulasi matang mengenai dampak pelemahan ini terhadap pengelolaan fiskal. Namun, detail angka indikator yang baru sengaja tidak dipublikasikan demi mencegah spekulasi di pasar valuta asing.

"Waktu kita hitung rupiahnya bukan seperti asumsi APBN yang sebelumnya. Jadi gitu kira-kira," ucap Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang karena seluruh langkah antisipasi telah disiapkan oleh otoritas keuangan. Penjelasan menyeluruh mengenai postur dan perkembangan APBN akan dipaparkan secara resmi dalam konferensi pers berkala.

"Tapi sudah kita hitung jadi enggak usah khawatir," kata Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain masalah makroekonomi, Menkeu meluruskan perdebatan publik terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak menggunakan dolar AS. Menurutnya, pernyataan di Kabupaten Nganjuk saat peresmian 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu murni merujuk pada ruang lingkup operasional koperasi pedesaan.

"Itu kan konteksnya di sana di pedesaan, mungkin pas kalau di sana. Bukan konteks internasional kan? Dia ngomongnya di koperasi desa itu," kata Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya meminta masyarakat tidak salah menafsirkan pidato tersebut dan menilai kepala negara tidak memahami persoalan moneter. Ia memastikan Presiden memahami dinamika nilai tukar secara mendalam.

"Jadi jangan anggap Pak Presiden enggak ngerti. Pak Presiden ngerti betul tentang rupiah. Cuman kan konteksnya di sana waktu kemarin itu," ujarnya.

Dari sisi pengamat, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai kejatuhan rupiah didorong oleh sentimen tingkat suku bunga tinggi The Fed yang bertahan lebih lama (higher for longer) akibat inflasi inti AS yang tetap tinggi. Kondisi ini diperparah oleh musim haji 2026 yang meningkatkan permintaan valuta asing di dalam negeri.

"Kalau murni faktor global, pergerakan rupiah seharusnya relatif sejalan dengan ringgit, baht, atau peso. Kenyataannya, pelemahan rupiah lebih dalam dalam beberapa periode terakhir, yang menunjukkan adanya tambahan country risk premium yang diminta investor untuk memegang aset Indonesia," ujar Yusuf Rendy Manilet, Ekonom CORE Indonesia.

Yusuf mengingatkan agar pelaku pasar fokus memantau indikator riil seperti indeks dolar (DXY), yield US Treasury 10 tahun, arus modal di pasar SBN, cadangan devisa, serta Credit Default Swap (CDS) Indonesia daripada terpaku pada angka psikologis. Respons Bank Indonesia melalui intervensi di tiga pasar (triple intervention) dinilai menjadi jangkar utama saat ini.

"Selama Bank Indonesia masih konsisten melakukan triple intervention, cadangan devisa tetap memadai, and tidak ada shock tambahan dari sisi fiskal maupun politik, sebenarnya masih ada bantalan untuk menjaga pasar tetap orderly. Tetapi memang harus diakui bahwa ruang gerak kebijakan menjadi lebih sempit dibanding beberapa tahun lalu," ujarnya.

Yusuf menambahkan bahwa dampak langsung yang akan segera dirasakan masyarakat jika depresiasi ini berlanjut adalah kenaikan inflasi barang impor (imported inflation). Hal ini mencakup komoditas sensitif seperti bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, obat-obatan, gandum, pakan ternak, hingga industri elektronik.

"Harga barang yang bergantung pada impor seperti BBM non-subsidi, obat-obatan, gandum, pakan ternak, hingga barang elektronik akan mulai naik secara bertahap," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan oleh Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF, M. Rizal Taufikurahman kepada CNBC Indonesia. Ia melihat peluang nilai tukar menembus level Rp18.000 per dolar AS tetap terbuka lebar apabila instrumen kebijakan yang diambil pemerintah dan bank sentral dirasa kurang kuat oleh pasar.

"Indikator yang perlu dicermati antara lain arus modal asing, cadangan devisa, yield SBN, indeks dolar AS, harga minyak dunia, dan arah kebijakan suku bunga The Fed maupun Bank Indonesia," ujar M. Rizal Taufikurahman, Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF.

Rizal memperingatkan bahwa penembusan angka psikologis tersebut berisiko menekan dunia usaha dan menurunkan daya beli masyarakat secara luas. Sektor industri yang mengandalkan bahan baku luar negeri akan menghadapi lonjakan beban biaya produksi.

"Dunia usaha yang bergantung pada impor akan menghadapi kenaikan biaya produksi, sementara masyarakat akan merasakan tekanan daya beli akibat inflasi yang meningkat," ujarnya.

Pemerintah dijadwalkan memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan realisasi dan langkah mitigasi APBN terbaru pada Selasa (19/5/2026).