Presiden Prabowo Subianto Terima Surat Kepercayaan Delapan Duta Besar

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6/2026) siang.

Prosesi penyerahan dokumen diplomatik tersebut berlangsung secara tertutup dari liputan langsung media masssa maupun siaran langsung di media sosial Sekretariat Presiden. Agenda internasional ini digelar bersamaan dengan rangkaian pelantikan pimpinan baru Badan Gizi Nasional serta penasihat khusus presiden.

Para delegasi asing yang menyerahkan surat kepercayaan berasal dari Filipina, Sri Lanka, Republik Ceko, Yunani, Palestina, Lebanon, Korea Selatan, dan Saint Lucia. Penyerahan dokumen ini menandai peresmian tugas formal para duta besar di Indonesia setelah sempat tertunda sejak penyerahan terakhir pada November 2025.

"Alhamdulillah sudah ya, sudah tadi ya," kata Anis.

Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta menjelaskan bahwa ketertutupan acara murni karena persoalan teknis yang lumrah terjadi. Dalam forum bersama tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan tanpa aliansi militer.

"Alhamdulillah sudah ya, sudah tadi [penyerahan Letter of Credentials]," ujar Anis.

Anis menambahkan bahwa Kepala Negara sempat menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh duta besar atas keterlambatan penjadwalan ini. Penundaan terjadi akibat padatnya agenda presiden sejak pelantikan serta fokus penuh terhadap penanganan situasi global.

"Delapan [duta besar]. Ada yang dari Asia Tenggara ada Filipina, kemudian dari Asia Selatan ada Sri Lanka, kemudian dari Eropa ada Ceko dan Yunani, kemudian dari Timur Tengah ada Palestina dan Lebanon, kemudian ada dari Korea Selatan sudah tadi. Kemudian dari Saint Lucia, satu lagi ya [negara di kepulauan] Karibia," sambungnya.

Sebelumnya, penundaan penyerahan kredensial ini sempat menuai perhatian dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang menyebut belasan calon dubes telah mengantre berbulan-bulan. Namun, Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan proses administrasi tetap berjalan bertahap dan tidak mengganggu substansi hubungan bilateral.

"Sebenarnya sih itu masalah murni masalah teknis aja," penjelasan Anis.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penggabungan jadwal penyerahan surat kepercayaan ini ditujukan demi efisiensi waktu. Selain menerima korps diplomatik, Istana menyelenggarakan pelantikan Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Said Iqbal selaku Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan.

"Tadi Presiden sudah juga menyampaikan, pertama beliau meminta maaf atas keterlambatan ini kepada seluruh para dubes. Dan murni lebih banyak karena faktor jadwal yang sangat padat dari beliau. Tidak ada niat sama sekali untuk menunda-nunda pemberian kredensial ini. Sama sekali nggak, murni karena masalah jadwal yang sangat padat saja sejak dari pelantikan dan situasi fokus beliau kepada penanganan situasi global yang benar-benar membutuhkan konsentrasi penuh ya," ujar Anis.

Pemerintah memastikan tidak ada agenda pelantikan pejabat lain di luar nama-nama yang sudah dijadwalkan tersebut untuk meredam spekulasi yang beredar. Seluruh prosesi penyerahan surat kepercayaan dan pelantikan pejabat negara selesai dilaksanakan pada Senin sore.

"Tadi Presiden sudah juga menyampaikan, pertama beliau meminta maaf atas keterlambatan ini kepada seluruh para dubes dan murni lebih banyak karena faktor jadwal yang sangat padat dari beliau. Tidak ada niat sama sekali untuk menunda-nunda–apa namanya–pemberian kredensial ini, sama sekali enggak," kata Anis.

"Murni karena masalah jadwal yang sangat padat saja sejak dari pelantikan dan situasi fokus beliau kepada penanganan situasi global yang benar-benar membutuhkan konsentrasi penuh," sambungnya.

"Baru berikutnya adalah penerimaan kredensial delapan duta besar negara sahabat yang memang sebenarnya sudah direncanakan ini kan masalah waktu ya. Yang kemudian untuk efisiensi, untuk keserentakan maka acara tersebut dilaksanakan pada hari ini," kata Pras di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"(Acara tertutup) itu biasa saja, tidak ada yang istimewa di situ," kata dia seusai prosesi.

“Yang pasti, substansi dari kerja sama bilateral tetap berjalan,” ucap Sugiono di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026, seperti dilansir Antara.

“Jadi beberapa agenda beliau di antaranya adalah hari ini direncanakan akan ada pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional yang oleh karena sesuatu hal beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden melakukan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2026).

“Kemudian juga akan ada pelantikan salah satu pejabat yang akan membantu beliau (Prabowo) di pemerintahan yang nanti rencananya juga akan bersamaan diambil sumpah prosesi bersamaan dengan pimpinan Badan Gizi Nasional, yaitu adalah Bapak Said Iqbal yang beliau akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh,” kata Prasetyo.

“Sebagai bentuk sekali lagi komitmen Bapak Presiden semenjak satu tahun yang lalu untuk terus bersama-sama kita mencari formula untuk memastikan masalah tenaga kerja dan masalah kesejahteraan buruh itu menjadi prioritas dari pemerintah,” tutur Prasetyo.

“Makanya ini saya sampaikan bahwa agendanya hanya dua, yang pelantikan ya, selain yang delapan Duta Besar penyerahan surat tugas,” ujar Prasetyo.

"Penerimaan kredensial delapan duta besar negara sahabat, yang memang sebenarnya sudah direncanakan, ini kan masalah waktu ya. Kemudian untuk efisiensi, untuk keserentakan, maka acara tersebut dilaksanakan pada hari ini," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Jakarta Pusat.

"Pelantikan salah satu pejabat yang akan membantu beliau di pemerintahan, yang nanti rencananya juga akan bersamaan, diambil sumpah posisi, bersamaan dengan Pimpinan Badan Gizi Nasional. Yaitu adalah Bapak Said Iqbal. Ya, beliau akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh," ujar Prasetyo.

"Sebagai bentuk, sekali lagi komitmen Bapak Presiden semenjak 10 tahun yang lalu untuk e terus bersama-sama kita mencari formula untuk memastikan masalah tenaga kerja dan masalah kesejahteraan buruh itu menjadi prioritas dari pemerintah," ujar dia.