Pramono Anung Minta Pemerintah Pusat Tangani Polusi Udara Aglomerasi

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pemerintah pusat turun tangan menangani sumber emisi industri di kawasan penyangga Jakarta pada Kamis (20/8/2026), seperti dilansir dari Detikcom. Ia menegaskan masalah polusi udara Jakarta harus diselesaikan secara terintegrasi dalam konteks kawasan aglomerasi.

Pramono menyebutkan sektor transportasi bukan satu-satunya pemicu buruknya kualitas udara di ibu kota. Aktivitas pembakaran industri di wilayah sekitar Jakarta, termasuk pembangkit di Suralaya, Banten, dinilai memberikan kontribusi emisi yang cukup besar.

"Problemnya bukan hanya semata-mata transportasi di Jakarta. Ada persoalan-persoalan lain, misalnya pembakaran industri-industri di selingkaran Jakarta, salah satunya yang terkenal adalah Suralaya," kata Pramono di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Penggunaan bahan bakar yang belum ramah lingkungan di kawasan industri tersebut dinilai memperparah kondisi emisi udara regional. Oleh karena itu, sinergi kebijakan antara daerah dan pusat sangat dibutuhkan.

"Suralaya, yang menggunakan bahan bakar yang masih tidak ramah lingkungan. Sehingga dengan demikian, saya sebagai Gubernur Jakarta berharap bahwa ada juga koordinasi dengan pemerintah pusat agar yang memberikan kontribusi menyebabkan emisi yang masih tinggi itu bisa diatur bersama-sama," ujarnya.

Langkah Pemprov DKI Jakarta dalam membenahi transportasi publik dan mendorong elektrifikasi kendaraan dipandang tidak akan optimal jika emisi dari daerah penyangga dibiarkan. Pembatasan penggunaan batu bara oleh sektor industri menjadi kunci utama penurunan polusi.

"Persoalan utamanya bagaimana koordinasi di aglomerasi Jakarta ini, terutama bagi daerah-daerah yang masih mengizinkan industrinya menggunakan bahan bakar batu bara," ungkapnya.

Penghentian izin penggunaan bahan bakar batu bara bagi industri di sekitar kawasan aglomerasi diyakini bakal memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap perbaikan kualitas udara Jakarta.

"Kalau itu tidak diizinkan, saya yakin dampaknya akan jauh lebih besar," imbuhnya.