Presiden Prabowo Subianto Targetkan Hukum Adil dan Kesejahteraan Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen pemerintah untuk menegakkan keadilan hukum bagi seluruh masyarakat serta memeratakan kesejahteraan materiil pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Penyampaian visi negara tersebut dilakukan saat Kepala Negara memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di hadapan anggota dewan. Dilansir dari antaranews.com, pemerintah berfokus pada perlindungan masyarakat miskin dan peningkatan kualitas hidup sektor esensial.

"Kita ingin mewujudkan cita-cita nenek moyang kita, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur, baik, dan selalu mendapat ampunan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa," ucap Prabowo.

Presiden menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum. Langkah ini diambil agar hukum tidak tebang pilih dan tidak hanya berpihak kepada kelompok yang memiliki kekuatan finansial.

"Negara di mana hukum berlaku adil untuk semua, terutama menjamin keadilan bagi yang paling tidak berdaya. Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat dan mereka yang punya uang banyak," imbuh Prabowo.

Selain penegakan hukum, kepala negara menggarisbawahi keharmonisan sosial yang ditopang oleh pemenuhan kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan. Pemerintah berupaya mengembalikan arah pembangunan sesuai mandate para pendiri bangsa.

"Kita ingin melihat Indonesia yang setiap warga negaranya hidup rukun, damai, cukup sandang pangan dan papan. Kita ingin Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo," ujarnya Prabowo.

Sektor maritim menjadi salah satu fokus intervensi kebijakan fiskal pemerintah akibat kendala operasional yang dihadapi nelayan kecil, seperti kelangkaan es batu dan bahan bakar solar. Pemerintah memproyeksikan pembangunan 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun ke depan, dengan target pengesahan 1.386 desa nelayan pada tahun ini.

Program penataan kawasan pesisir ini akan diikuti dengan penyediaan infrastruktur pendukung. Pemerintah akan mendirikan instalasi pembuatan es batu, ruang pendingin atau cold storage, serta SPBU khusus nelayan di tiap lokasi target.

"Para nelayan kita harus kita berdayakan karena mereka di ujungnya akan menguasai lautan kita," katanya Prabowo.

Di sektor pendidikan, pemerintah menempatkan perbaikan kondisi kehidupan guru sebagai agenda prioritas karena peran vitalnya terhadap masa depan bangsa. Kualitas pendidikan nasional dinilai bertumpu pada guru yang sejahtera, bersemangat, dan mampu menjadi teladan.

Upaya pemerataan pendapatan juga menyasar pada penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu menjadi sumber penghasilan yang diandalkan masyarakat. Proteksi sosial bagi penduduk lanjut usia turut menjadi poin utama dalam program jaminan sosial pemerintah.

"Dan kita ingin para orang tua serta mereka yang sudah lanjut usia dan hidup sendiri dapat hidup dengan tenang di usia senja karena ditopang jaringan jaminan sosial yang memadai," ujarnya Prabowo.