Prabowo Subianto Instruksikan Pengawasan Ketat Program Makan Bergizi Gratis

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kepala daerah hingga aparat keamanan untuk memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini diambil demi mengantisipasi adanya potensi penyimpangan dari program prioritas tersebut, seperti dikutip dari Bloomberg Technoz.

Kepala Negara RI ini mengakui bahwa masih ada pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan pribadi dari program pemenuhan gizi nasional ini.

Oleh karena itu, jajaran gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa diminta turun langsung memeriksa kondisi dapur penyedia makanan di wilayah masing-masing.

"MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ," kata Prabowo dalam sambutannya, mengutip secara daring Sekretariat Presiden, Jumat (10/7/2026).

"Maka saya minta Gubenur, Bupati, Camat, Kepala Desa boleh periksa semua dapur MBG, sodara periksa. Laporkan ke Kepala BGN," jelasnya.

Selain melalui jalur birokrasi resmi, masyarakat juga diberikan keleluasaan untuk menyampaikan laporan kendala di lapangan secara langsung melalui media sosial agar penanganan bisa berjalan lebih cepat.

"Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, langsung ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Nggak usah susah-susah," tegasnya.

Sektor keamanan juga tidak luput dari arahan ini, di mana jajaran TNI dan Polri dari tingkat komandan distrik militer (Dandim), kepala kepolisian resor (Kapolres), hingga kepala kepolisian sektor (Kapolsek) wajib ikut memantau.

Prabowo mengingatkan agar fungsi pengawasan ini murni dilakukan untuk memastikan kelancaran program sesuai aturan, bukan untuk tujuan mencari keuntungan pribadi bagi petugas.

"Periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain. Jangan. Manggil-manggil minta setoran," tekannya.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) telah bergerak cepat dengan menemui Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih untuk menyerahkan rencana aksi pencegahan korupsi.

Langkah preventif tersebut merupakan respons langsung terhadap 10 rekomendasi serta hasil kajian dari lembaga antirasuah mengenai titik rawan korupsi pada program pemenuhan gizi ini.

"Kami bentuk tim, lalu kami mendiskusikan 10 temuan tersebut dan kami menyusun rencana tindaknya. Secara formal tadi kami menyampaikan rencana tindak tersebut kepada beberapa pimpinan [KPK]," kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumasari dikutip, Selasa (07/07/2026).

Beberapa perbaikan sistematis yang sudah mulai berjalan di antaranya adalah pembenahan data akurat penerima manfaat serta perbaikan mekanisme penyaluran pembayaran kepada yayasan SPPG.

"Tadi kami diskusi hangat soal itu. Bagaimana caranya untuk memperbaiki, bagaimana caranya mencegah kebocoran-kebocoran yang selama ini terjadi," ujar dia.

Pimpinan KPK juga memberikan penekanan khusus agar pengelolaan fokus pada ketepatan daftar penerima manfaat, terutama kelompok anak-anak yang membutuhkan intervensi gizi mendesak.

"Tentu saja itu nanti menjadi PR [pekerjaan rumah] kami yang akan dimonitor oleh Deputi Pencegahan [KPK]," kata Agustina.