Prabowo Subianto Meresmikan 895 Jembatan Merah Putih Presisi

Presiden Prabowo Subianto meresmikan 895 Jembatan Merah Putih Presisi secara virtual pada Kamis (13/8/2026). Peresmian infrastruktur ini dipusatkan di Jalan Bayah-Cikotok, Desa Bayah Barat, Banten, untuk menghubungkan akses antarwilayah pedesaan, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Acara peresmian tersebut difokuskan di jembatan yang menghubungkan Desa Bayah Barat dengan Desa Darmasari di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo turut menyapa masyarakat dari berbagai daerah yang hadir secara virtual.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di daerah yang terisolasi.

"Program Jembatan Merah Putih Presisi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas Polri untuk membantu menjawab kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses," kata Mensesneg Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/8/2026).

Proyek swadaya yang digarap oleh Polri di 30 Polda ini mencakup total panjang jembatan mencapai 19,2 kilometer. Infrastruktur tersebut menghubungkan 1.314 desa dan menyasar manfaat bagi sekitar 2 juta penduduk.

"Jembatan-jembatan tersebut membantu membuka akses antarkampung dan antardesa, meningkatkan keselamatan, serta memudahkan masyarakat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan pusat kegiatan ekonom," ujarnya.

Proses pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi dilaksanakan melalui skema gotong royong dan kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, yayasan, relawan, teknisi, hingga warga lokal.

"Kehadiran jembatan yang aman dan layak diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas wilayah, tetapi juga membuka akses pendidikan, pelayanan dasar, dan kegiatan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Pemerintah menilai pola pembangunan kolaboratif ini efektif untuk menyelesaikan permasalahan riil yang dihadapi masyarakat di daerah berakses terbatas.

"Program ini menunjukkan bahwa pembangunan dapat dilakukan secara kolaboratif untuk menjawab kebutuhan konkret masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses," lanjut Pras.