Prabowo Subianto Perintahkan Kepala Daerah Awasi Dapur Makan Bergizi Gratis

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran kepala daerah hingga aparat keamanan untuk memperketat pengawasan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tegas ini diambil demi mencegah adanya oknum yang berupaya melakukan penyelewengan dana atau anggaran di dalam program tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara saat menghadiri acara peresmian sebuah bendungan di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat, 10 Juli 2026, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

"MBG kita teruskan! Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ," kata Prabowo Subianto.

Upaya preventif penyalahgunaan wewenang ini diharapkan melibatkan seluruh struktur pemerintahan dari tingkat atas hingga bawah. Presiden menginginkan adanya transparansi penuh dalam proses pengolahan hingga distribusi makanan.

"Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa, boleh memeriksa semua dapur MBG," ujarnya.

Masyarakat juga diberikan akses penuh untuk melaporkan jika menemukan indikasi kejanggalan di lapangan. Presiden bahkan membuka ruang pengaduan melalui platform media sosial agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Saudara periksa. Laporkan ke Kepala BGN. Kalau perlu lapor ke saya.

Gampang. Lapor di TikTok. Langsung aku kirim tim untuk selesaikan.

Enggak usah susah-susah," lanjutnya.

Selain aparatur sipil, koordinasi pengawasan ini juga melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di tingkat komando distrik militer serta kepolisian resor. Namun, pengawasan harus dilakukan secara objektif tanpa adanya penyalahgunaan wewenang baru.

"Dandim, Kapolres, Kapolsek silakan periksa. Periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain.

Jangan! Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran," ujarnya.

Faktor keterbukaan informasi dinilai menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas program ini. Penggunaan teknologi digital oleh masyarakat diyakini akan mempersempit ruang gerak para pelaku penyelewengan anggaran.

"Rakyat awasi. Rakyat sekarang tidak bodoh. Rakyat punya gadget. Tapi memang ya, orang mau nyolong ada saja," ujarnya.