Prabowo Subianto Minta Program Makan Bergizi Gratis Dikaji Lebih Hati-Hati

Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk mematangkan dan mengkaji ulang kebijakan penyaluran program makan bergizi gratis (MBG) secara hati-hati agar tepat sasaran. Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang membahas Koperasi Desa Merah Putih dan pelaksanaan MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 15 Juli 2026.

Dilansir dari Detikcom, salah satu poin utama dalam evaluasi ini adalah penataan kriteria penerima manfaat, terutama rencana pengecualian bagi anak-anak dari keluarga kategori desil 8 ke atas yang dinilai tidak memerlukan bantuan tersebut.

Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa kepala negara menekankan pentingnya kecermatan tinggi sebelum mengambil keputusan yang berdampak pada puluhan juta penerima manfaat.

"Tapi poin pentingnya begini, Pak Presiden minta dikajilah benar-benar setiap kebijakan yang akan diambil. Tidak perlu terburu-buru, itu pesan dari Pak Presiden, ya," kata Agustina Arumsari, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional.

Pemerintah menyadari bahwa merumuskan formula kebijakan untuk kelompok sasaran skala besar memerlukan pertimbangan dari berbagai aspek agar tidak menimbulkan ketimpangan di lapangan.

"Karena memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang. Kan ini sudah 63 juta penerima manfaat, memang tidak mudah," lanjut Agustina Arumsari.

Sebagai gambaran kendala di lapangan, penghentian MBG untuk golongan desil 8 ke atas berpotensi memicu dinamika sosial dan psikologis apabila di sekolah yang sama terdapat siswa yang masih berhak menerima karena berada di bawah desil tersebut.

"Kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Pertimbangkan secara psikologis, pertimbangkan dari aspek ini, pertimbangkan dari aspek ini," ujar Agustina Arumsari.

Menanggapi situasi tersebut, pihak istana memberikan waktu tambahan bagi Badan Gizi Nasional guna merumuskan skema penyaluran yang paling ideal.

"Nah Pak Presiden meminta kami mengkaji lagi yang seperti itu. Kami diberi waktu kurang lebih satu bulan, silakan dikaji lagi," ujar Agustina Arumsari.

Penundaan ini dinilai penting demi menghindari kesalahan eksekusi di tingkat operasional sekolah dan desa.

"Kembali lagi Pak Presiden intinya adalah silakan dikaji lagi. Pak Presiden tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Beliau ingin hati-hati," lanjut Agustina Arumsari.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan alokasi anggaran dan fasilitas program ini kepada kelompok masyarakat kelas bawah yang paling membutuhkan bantuan gizi.

"Yang memang tidak perlu karena memang kondisinya berada di dalam desil yang memang sudah tinggi ya memang tidak perlu. Jadi seperti itu kebijakan besarnya arahan kepada kami," ujar Agustina Arumsari.