Penyintas Pengeboman Atom Kritik Penguatan Militer Jepang

Kebijakan penguatan militer Jepang dinilai berisiko mengikis komitmen pasifisme negara tersebut oleh para penyintas pengeboman atom Hiroshima dan Nagasaki serta sejumlah aktivis pada peringatan 81 tahun tragedi nuklir itu, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Peningkatan anggaran pertahanan, pelonggaran ekspor senjata, dan perluasan peran militer terus dilakukan pemerintah Jepang dengan alasan potensi ancaman dari Cina, Korea Utara, dan Rusia.

Aksi Amerika Serikat yang menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 menewaskan hampir 80.000 orang, diikuti pengeboman Nagasaki tiga hari kemudian pada akhir Perang Dunia II.

Langkah pemerintah saat ini dipandang mengancam kepercayaan internasional yang dibangun sejak Jepang mengadopsi konstitusi pasifis.

"Jepang mengadopsi konstitusi pasifis sebagai refleksi atas Perang Dunia II," kata Masako Wada, Wakil Sekretaris Jenderal Nihon Hidankyo.

Ia menyoroti reputasi perdamaian Jepang yang terancam hilang akibat kebijakan pertahanan terbaru.

"Pemerintahan saat ini sedang menghancurkan kepercayaan itu," kata Masako Wada, yang selamat dari pengeboman Nagasaki saat berusia satu tahun.

Masako Wada mengimbau publik agar menyadari bahaya ancaman senjata nuklir pada masa kini.

"Saya ingin orang-orang memandangnya sebagai persoalan mereka sendiri," kata Masako Wada.

Kritik senada disampaikan oleh korban selamat pengeboman Hiroshima yang menilai penambahan kekuatan militer menyerupai dinamika sebelum Perang Dunia II.

"Saya sangat geram melihat Jepang membenarkan penguatan militernya dan pelonggaran pembatasan ekspor senjata dengan alasan kemungkinan terjadinya konflik di Taiwan," kata Masashi Ieshima, Ketua Toyukai.

Masashi Ieshima, yang menderita kanker tiroid akibat paparan radiasi bom atom pada usia tiga tahun, memperingatkan bahaya konflik di masa depan.

"Jika Jepang terus menempuh jalan ini, hal itu dapat mengarah pada perang. Dan jika perang lain pecah, saya percaya itu akan menjadi perang nuklir," kata Masashi Ieshima.

Generasi penyintas berikutnya turut menyuarakan kekejaman senjata nuklir demi meneruskan pesan perdamaian.

"Orang-orang terbunuh tanpa meninggalkan jejak, bahkan tulang-belulang mereka pun tidak tersisa. Itulah hakikat sebenarnya dari bom atom," kata Takako Nakamura, penyintas generasi kedua dari Nagasaki.

Di sisi lain, pemerintah mempertegas perlunya modernisasi pertahanan demi menghadapi peningkatan aktivitas militer di sekitar kawasan maritim regional.

"Jepang perlu semakin memperkuat dan mentransformasikan kemampuan pertahanannya dengan tingkat urgensi dan kewaspadaan yang lebih besar daripada sebelumnya," kata Shinjiro Koizumi, Menteri Pertahanan Jepang.

Penilaian dari kalangan akademisi menyebut narasi ancaman luar sengaja dibentuk untuk mengarahkan kebijakan pertahanan Jepang agar sejalan dengan blok Barat.

"Jepang sedang diarahkan secara terampil ke dalam narasi bahwa negara ini harus sejalan dengan Eropa dan Amerika Serikat untuk menghadapi apa yang disebut sebagai negara-negara pembangkang seperti Cina, Korea Utara, dan Rusia," kata Koichi Nakano, Profesor Ilmu Politik Universitas Sophia.

"Jepang harus secara bertanggung jawab mengupayakan perlucutan senjata dan membangun dialog. Jepang harus berhenti mendemonisasi Cina dan mengakuinya sebagai negara yang memungkinkan untuk menjalin dialog yang bermakna," kata Koichi Nakano.

Gelombang penolakan juga memicu pergerakan masyarakat sipil yang menggelar demonstrasi antiperang di Tokyo dengan keterlibatan generasi muda dan perempuan.

"Ini berbeda dari citra tradisional demonstrasi, ketika orang mengepalkan tangan dan meneriakkan slogan. Aksi protes kami bahkan mungkin terlihat modis," kata Reina Tashiro, Anggota We Want Our Future.