Pentagon Masukkan BYD ke Daftar Hitam Militer China

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) resmi memasukkan produsen otomotif BYD ke dalam daftar hitam korporasi yang dituduh menyokong kekuatan militer China. Seperti dilansir dari Detik Oto, instansi yang berpusat di Gedung Pentagon tersebut memperbarui dokumen resmi mengenai jajaran perusahaan yang dinilai mengancam keamanan domestik mereka.

Sejumlah korporasi besar asal Negeri Tirai Bambu tercantum dalam dokumen terbaru bertajuk "Entitas yang Diidentifikasi sebagai Perusahaan Militer China yang Beroperasi di Amerika Serikat". Selain BYD, daftar tersebut juga memuat nama Alibaba, Baidu, produsen baterai EVE Energy, produsen lidar Hesai dan Robosense, WuXi AppTec, TP-Link, hingga perusahaan rintisan robotika Unitree.

Pemerintah AS menganggap jajaran korporasi ini sebagai ancaman nyata bagi stabilitas keamanan nasional mereka. Dalam berkas itu, BYD dituding memiliki keterikatan langsung maupun tidak langsung dengan Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara China (SASAC) serta Kementerian Industri dan Teknologi Informasi China (MIIT).

"BYD merupakan kontributor fusi militer-sipil terhadap basis industri pertahanan China karena berafiliasi dengan MIIT dan karena berlokasi di atau berafiliasi dengan zona perusahaan fusi militer-sipil," demikian dikutip dari dokumen Departemen Pertahanan AS tersebut.

Manajemen BYD langsung melayangkan bantahan resmi terhadap tuduhan dari pihak Pentagon tersebut. Melalui berkas yang diserahkan ke Bursa Efek Hong Kong pada Selasa (9/6/2026), raksasa otomotif ini menegaskan bahwa mereka tidak memiliki sangkut paut dengan aktivitas militer.

"Karena Grup (BYD) bukanlah perusahaan militer China maupun kontributor fusi militer-sipil terhadap basis industri pertahanan China, Perusahaan menganggap bahwa tidak ada pembenaran untuk dimasukkannya Perusahaan ke dalam Daftar CMC (Perusahaan Militer China)," tulis BYD.

Pihak internal BYD menjelaskan bahwa keputusan Pentagon ini tidak memuat sanksi operasional, sehingga aktivitas dagang global mereka dipastikan tetap berjalan normal. Kebijakan ini juga tidak membatasi publik atau pihak swasta di luar Departemen Pertahanan AS untuk menjalin kemitraan dengan mereka.

"Pembatasan pengadaan pemerintah AS yang terkait dengan daftar CMC tidak akan berdampak pada bisnis Perusahaan, dan Daftar CMC tidak membatasi transaksi sekuritas Perusahaan," tegas BYD.