Pemprov Jateng Percepat Transformasi Transportasi Ramah Lingkungan dan Digitalisasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalankan percepatan transformasi di sektor perhubungan dengan mengedepankan inovasi berbasis energi bersih dan digitalisasi layanan.

Langkah transformasi mencakup pengoperasian taksi dan travel listrik, pengembangan integrasi transportasi umum, serta implementasi sistem pembayaran nontunai di terminal-terminal tipe B.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meresmikan seluruh inovasi ini dalam acara Grand Launching Transformasi Perhubungan Jawa Tengah 2026 yang digelar di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, Luthfi mencoba langsung taksi listrik dengan melakukan keliling di sekitar kantor Dinas Perhubungan. Ia menilai kendaraan listrik menawarkan kenyamanan sekaligus mendukung pengurangan polusi dan konsumsi energi fosil.

"Ini sangat nyaman sekali. Saya coba muter kantor (Dishub), argonya tinggal pencet, enggak ada suaranya, tidak polusi udara, dan menghemat energi fosil," ujar Ahmad Luthfi.

Selain kendaraan listrik, Pemprov Jateng juga mengaplikasikan panel surya di sejumlah gedung perkantoran sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan energi terbarukan dan ekonomi hijau.

Gubernur menjelaskan bahwa pengembangan kendaraan listrik tidak terbatas pada kendaraan kecil, tetapi juga sedang dikaji untuk Bus Rapid Transit (BRT) di wilayah Jawa Tengah.

Luthfi menegaskan bahwa transformasi perhubungan harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat, terutama dalam hal mobilitas orang dan barang, serta tidak hanya sebatas pengembangan teknologi dan aplikasi.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Arif Djatmiko, menyampaikan bahwa peluncuran taksi dan travel listrik merupakan bagian dari delapan inovasi dalam transformasi perhubungan tahun ini.

Transformasi juga diwujudkan melalui digitalisasi layanan, termasuk penerapan pembayaran nontunai di Terminal Tipe B. Uji coba telah dilakukan di Terminal Sukoharjo dan akan diperluas ke 22 terminal tipe B yang dikelola pemerintah provinsi.

Sistem pembayaran nontunai ini bertujuan agar pembayaran langsung masuk ke kas daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan terminal.

Dinas Perhubungan juga mengembangkan sistem digital untuk monitoring dan pengawasan operasional terminal, memperkuat pengelolaan berbasis data, termasuk pemantauan kendaraan dan laporan operasional.

Selain itu, layanan Trans Jateng bekerja sama dengan Gojek untuk mengintegrasikan perjalanan masyarakat dari layanan ojek daring menuju Trans Jateng, termasuk layanan lanjutan sebagai first mile dan last mile.

"Tahun depan kita akan membuat satu tiket antara Gojek dan Trans Jateng. Jadi first mile, last mile sudah tercakup semua," kata Arif Djatmiko.

Data Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa sepanjang 2025, jumlah pengguna Trans Jateng mencapai sekitar 10 juta penumpang. Sekitar 53% dari mereka beralih dari kendaraan pribadi ke layanan umum tersebut.

Peralihan ini diperkirakan memberikan penghematan biaya transportasi masyarakat hingga sekitar Rp 50 miliar.

Pemprov Jateng juga memperluas penggunaan Kartu Multi Trip sebagai metode pembayaran Trans Jateng. Kartu ini telah digunakan di satu koridor dan ditargetkan dapat dipakai di seluruh tujuh koridor Trans Jateng.