Pemprov DKI Jakarta Evaluasi Wacana Penghapusan Jalur Sepeda

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengevaluasi keberadaan fasilitas jalur sepeda usai munculnya penolakan warga terhadap wacana penghapusan jalur tersebut, sebagaimana dilansir dari Detikcom, Senin (24/8/2026).

Langkah penataan ini diambil guna merespons perbedaan pendapat di tengah masyarakat, di mana sebagian pihak meminta jalur dipertahankan sementara yang lain menilai penggunaannya kurang efektif.

Pemerintah menekankan pentingnya akomodasi terhadap seluruh masukan publik agar kebijakan yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak dalam pemanfaatan fasilitas jalan raya.

"Pemprov DKI berkomitmen mencari solusi terbaik yang memperhatikan kepentingan semua pihak. Keputusan yang diambil nanti akan mempertimbangkan keselamatan pesepeda, efektivitas pemanfaatan ruang jalan, serta kondisi riil di lapangan," ujar Stafsus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim kepada wartawan, Senin (24/8/2026).

Pemerintah daerah menegaskan proses pengkajian masih terus berlangsung dan belum ada ketetapan resmi yang diberlakukan hingga seluruh pertimbangan terkumpul secara utuh.

"Gubernur Pramono Anung belum mengambil keputusan final. Beliau menyampaikan akan segera memutuskan setelah mempertimbangkan seluruh masukan yang masuk, baik dari komunitas pesepeda maupun dari masyarakat secara lebih luas," kata Chico.

Penampungan aspirasi warga menjadi fokus utama karena adanya perbedaan pandangan mendasar mengenai kondisi riil penggunaan fasilitas khusus tersebut di lapangan.

"Evaluasi ini dilakukan justru karena ada perbedaan pandangan di masyarakat. Di satu sisi ada komunitas pesepeda yang meminta jalur tetap dipertahankan. Di sisi lain, ada masukan publik yang menilai banyak jalur sepeda justru lebih sering digunakan kendaraan bermotor, kurang terawat, atau terputus," lanjutnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan keterlibatan berbagai pihak, termasuk komunitas Bike to Work, menjadi pertimbangan penting dalam menentukan nasib fasilitas transportasi non-emisi tersebut.

"Saya akan segera memutuskan untuk hal tersebut. Memang ada usulan, kalau usulannya dari komunitas sepeda, salah satunya Bike to Work, mereka sebenarnya meminta itu dipertahankan. Tapi usulan dari masyarakat, dari publik, merasa bahwa jalur itu lebih banyak digunakan seperti yang kamu sampaikan, menggunakan motor," kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).

Penolakan terhadap wacana penutupan fasilitas ini juga disuarakan secara langsung oleh sejumlah warga yang melintas di kawasan ibu kota.

"Nggak setuju. Cari solusi lain, jangan jalur sepeda dikorbankan gitu ya," kata Kiki saat ditemui detikcom di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (23/8/2026).

Warga lain memberikan alternatif penataan berupa kelonggaran penggunaan ruang jalan tanpa harus menghilangkan marka jalur sepenuhnya.

"Misal nggak dihapus juga, tetap ada, ya pengendara motor juga tetap bisa (lewat). Paling banyak (pesepeda) weekend gitu, ya. Kayak gini, kalau hari libur.

Kalau olahraga sih jarang, sedikit, nggak begitu banyak. Kalau barrier-nya nggak ngaruh, hapus ajalah, nggak apa-apa," katanya.