Pemkot Surabaya Raih Dua Penghargaan Nasional Rakornas Dukcapil 2026

Integrasi data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuahkan apresiasi tingkat nasional, dilansir dari Detikcom.

Pemkot Surabaya memboyong dua penghargaan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Rakornas Dukcapil) 2026 di Jakarta.

Penghargaan pertama adalah Dukcapil Prima Award dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kategori kabupaten/kota berpenduduk besar.

Selain itu, Kota Surabaya menyabet Peringkat Pertama Nasional Capaian Face Recognition (FR) Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada Perlinsos Dukcapil Prima Award 2026, sekaligus menembus 10 besar nasional aktivasi IKD.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan langsung tropi Dukcapil Prima Award kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Adapun penghargaan Peringkat 1 FR Perlinsos diserahkan Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi kepada Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Surabaya Anna Fajrihatin.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa transformasi kependudukan secara digital menjadi pijakan utama untuk mewujudkan prinsip One Data, One Map, One Policy.

"Data kependudukan adalah pintu pertama bagi pemerintah untuk mengetahui siapa warganya, bagaimana kondisinya, serta intervensi apa yang harus diberikan. IKD harus berkembang menjadi pintu masuk pelayanan publik yang aman, mulai dari layanan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga perizinan," kata Eri.

Pemerintah Kota Surabaya mendekatkan akses pengurusan administrasi digital hingga ke tingkat Balai RW guna mempermudah registrasi warga.

"Upaya itu diharapkan agar masyarakat lebih mudah memperoleh layanan tanpa terkendala jarak dan waktu," ujar Eri.

Sistem terpadu ini turut mendorong kemajuan ekonomi dan indikator sosial di Kota Surabaya.

Data BPS menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Surabaya naik dari 5,76% pada 2024 menjadi 5,87% pada 2025.

Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 3,96% menjadi 3,56%, berada jauh di bawah rerata Jawa Timur sebesar 9,50% dan nasional 8,47%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menyusut dari 4,91% ke 4,84%, sementara Gini Ratio membaik dari 0,380 menjadi 0,369.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya pun melonjak ke angka 85,65 dari sebelumnya 84,69, melampaui capaian rata-rata provinsi maupun nasional.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad menyebut raihan ini membuktikan keseriusan Pemkot Surabaya menggarap ekosistem digital.

"NIK bukan sekadar identitas diri, tetapi basis utama integrasi pelayanan publik, mulai dari perizinan, pendapatan, retribusi, hingga pelayanan pertanahan BPN dan Perlinsos Kemensos. Penghargaan IKD Award dari Kemendagri ini memicu kami untuk terus mengejar target persentase aktivasi dari total penduduk wajib KTP," kata Irvan.

Hingga 3 Agustus 2026, aktivasi IKD di Surabaya telah menyentuh 37,24% dari total wajib KTP, atau setara 76% jika dihitung khusus dari pemilik ponsel pintar.

Irvan mengakui adanya tantangan lapangan seperti keterbatasan sarana, kendala sinyal, hingga kekhawatiran masyarakat akan keamanan data.

"Tidak punya ponsel, hingga rasa khawatir akan kebocoran data. Namun untuk masalah keamanan data, kami pastikan proses aktivasi IKD wajib dilakukan secara verifikasi langsung oleh pemilik NIK yang bersangkutan," jelas Irvan.

Guna mempercepat capaian, Disdukcapil Surabaya menargetkan aktivasi IKD mencapai 100% bagi pemilik ponsel yang kompatibel dalam kurun satu bulan ke depan.

"Sesuai arahan Bapak Wali Kota Eri Cahyadi target berikutnya adalah terus mengejar jumlah aktivasi serta menggaet lebih banyak lembaga pengguna. Dalam satu bulan ke depan, kami menargetkan aktivasi IKD bisa mencapai 100% bagi seluruh warga yang memiliki perangkat ponsel yang mendukung," kata Irvan.

Keberhasilan Surabaya pada uji coba Perlinsos berbasis biometrik ditandai dengan partisipasi 1.215.768 Kepala Keluarga sepanjang pertengahan Juni hingga Juli 2026.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Eddy Christijanto menerangkan bahwa sistem Perlinsos Surabaya telah terhubung dengan 14 kementerian dan lembaga.

"Melalui interoperabilitas data tersebut, akan terlihat secara otomatis apakah seseorang layak atau tidak menerima bantuan. Ini sangat membantu jajaran kecamatan dan kelurahan menentukan penerima secara objektif tanpa ada unsur kekerabatan, korupsi, kolusi, maupun nepotisme (KKN)," kata Eddy.

Data Perlinsos tersebut kini dipakai untuk penyaluran PKH dan BPNT, serta disiapkan untuk program rujukan lain seperti BPJS Ketenagakerjaan, beasiswa, subsidi listrik, hingga Rutilahu.

Pendaftaran Perlinsos yang menembus 100% pada awal Agustus 2026 ditopang oleh empat strategi utama, yakni keterlibatan ASN, pemberdayaan RT/RW, kampanye media massa dan sosial, serta pengawasan rutin dari Wali Kota.