Pemkot Bogor Bangun Flyover di Jalan MA Salmun

Akses perlintasan sebidang kereta api di Jalan MA Salmun dipastikan tidak akan mengalami penutupan total oleh Pemerintah Kota Bogor seiring dengan rencana pembangunan jembatan layang atau flyover di lokasi tersebut pada Minggu (14/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Langkah penataan infrastruktur tersebut diambil demi mempertahankan konektivitas mobilitas masyarakat lokal. Selain itu, proyek ini juga ditujukan untuk meningkatkan aspek keselamatan bagi perjalanan kereta api maupun para pengguna jalan yang melintas.

Fasilitas jembatan layang yang dirancang di kawasan perlintasan sebidang tersebut nantinya dikhususkan untuk memfasilitasi kelompok pergerakan tertentu.

"Perlintasan MA Salmun tidak ditutup total. Akan dibangun flyover. Mereka (Komisi V DPR RI) melihat langsung kondisi lapangan dan akses warga yang sangat vital," kata Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin.

Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan kabar burung yang sempat beredar di tengah masyarakat mengenai rencana penutupan akses jalan secara keseluruhan di wilayah MA Salmun.

"Jadi tidak ditutup total, tetapi dibangunkan flyover untuk pejalan kaki dan kendaraan roda dua," ujarnya.

Selain penataan di Jalan MA Salmun, Pemerintah Kota Bogor tengah mengupayakan percepatan solusi infrastruktur untuk perlintasan sebidang lain di wilayah Kebon Pedes. Saat ini, proyek di Kebon Pedes sudah memasuki fase penyusunan Detail Engineering Design (DED) oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Estimasi kebutuhan anggaran untuk merealisasikan proyek penanganan di kawasan Kebon Pedes tersebut diperkirakan mencapai angka Rp350 miliar. Kebutuhan dana penataan itu mencakup pembiayaan untuk keperluan pembebasan lahan sekaligus pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan.

Skema pembiayaan untuk proyek prioritas ini memerlukan kolaborasi pendanaan yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemkot Bogor.

"Saya juga menyampaikan bahwa Kebon Pedes menjadi prioritas kami dan membutuhkan intervensi bantuan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat," katanya.