Pemkab dan Pemkot di Kalimantan Siagakan Pelayanan Kesehatan Dampak Karhutla

Pemerintah Kota Palangka Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperketat penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) serta penurunan kualitas udara di wilayah tersebut.

Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya menyiagakan seluruh jaringan pelayanan medis untuk mengantisipasi melonjaknya gangguan kesehatan warga akibat paparan asap. Langkah penyiagaan tersebut mencakup empat puskesmas induk dan 43 puskesmas pembantu (pustu) di seluruh wilayah kota.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Riduan menyampaikan bahwa seluruh fasilitas kesehatan diarahkan untuk memberikan penanganan intensif serta memperkuat tindakan pencegahan penyakit.

"Seluruh puskesmas sudah kami siagakan, termasuk empat puskesmas induk dan 43 puskesmas pembantu (Pustu), agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal selama terjadi kabut asap," katanya.

Guna meminimalkan paparan polusi udara, pihak dinas membagikan masker secara gratis kepada warga, terutama kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan ibu hamil. Riduan turut meminta warga mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker dengan benar jika harus beraktivitas di luar ruangan.

"Jika tidak ada kepentingan mendesak, sebaiknya aktivitas di luar rumah dikurangi. Namun apabila harus beraktivitas di luar, gunakan masker dengan benar sebagai perlindungan dari paparan asap," katanya.

Masyarakat juga diminta menjaga kondisi fisik melalui asupan gizi seimbang, cukup minum air putih, istirahat, serta pemenuhan vitamin. Penanganan medis sejak dini juga diimbau apabila warga merasakan gejala gangguan pernapasan.

Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya memantau pergerakan kasus ISPA secara berkala melalui koordinasi dengan puskesmas demi memastikan kesiapan layanan medis.

Ancaman kabut asap ini juga direspons oleh sektor pendidikan di Palangka Raya. Kepala SMA Negeri 1 Palangka Raya Arbusin mendorong kesadaran seluruh warga sekolah untuk selalu mengenakan masker dan menjaga kesehatan.

"Kami mengimbau seluruh warga sekolah, terutama peserta didik, agar selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Kesehatan harus menjadi prioritas di tengah kondisi kabut asap yang mulai terjadi," ujarnya.

Arbusin menekankan pentingnya penghentian praktik pembukaan lahan dengan cara membakar demi mencegah bencana kabut asap makin memburuk.

"Kami berharap kondisi kabut asap di Kalimantan Tengah segera membaik. Diperlukan kerja sama semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan," katanya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan wewenang kepada para kepala sekolah untuk meliburkan siswa sesuai perkembangan kondisi udara di wilayah masing-masing.

"Kami sudah mengeluarkan surat edaran. Pelaksanaan kebijakan diserahkan kepada kepala sekolah berdasarkan kondisi di wilayah masing-masing," ujarnya.

Indikator pemantauan telah disiapkan agar pihak sekolah dapat mengambil keputusan yang tepat secara cepat.

"Kami sudah memberikan sejumlah indikator kepada kepala sekolah. Mereka harus melihat dan memantau indikator tersebut setiap saat. Mereka harus peka dan terus memantau perkembangan situasi," jelasnya.

Kondisi serupa dialami Kalimantan Selatan yang kini berstatus siaga darurat karhutla dengan catatatan 1.678 titik panas dan 794 hektare lahan terbakar. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan dr. Diauddin mencatat kasus ISPA telah mencapai sekitar 7.000 kasus hingga Juli 2026, naik hampir dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

"Angka ISPA sudah mulai meningkat. Jadi informasinya se-Kalsel itu sekitar 7 ribuan ISPA sampai bulan Juli ini dan itu dibandingkan tahun sebelumnya ada peningkatan paling drastis sejak mulai kabut asap muncul meningkat. Biasalah yang terbanyak itu selalu wilayah yang memang penduduknya banyak, Kabupaten Banjar, Banjarbaru, sampai Banjarmasin.

Cuma yang jelas tiga kabupaten/kota itu selalu terbanyak," ujar dr. Diauddin.

Menanggapi lonjakan kasus tersebut, Dinas Kesehatan Kalsel mengusulkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp16 miliar dalam rapat bersama Banggar DPRD Kalsel, dengan Rp1 miliar di antaranya dialokasikan khusus untuk Pusat Krisis Kesehatan.