Pemerintah Tegaskan Isu Penutupan Warung Rakyat Adalah Hoaks

Share

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Desa PDT Yandri Susanto menepis isu penutupan warung kelontong milik warga akibat kehadiran Koperasi Desa Merah Putih pada Selasa (4/4/2026), dilansir dari Detikcom.

Pemerintah meluruskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) didirikan bukan untuk mematikan usaha masyarakat, melainkan sebagai wadah penyaluran barang bersubsidi dan penampung hasil pertanian.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kabar yang beredar di masyarakat mengenai rencana penutupan warung-warung desa tersebut merupakan informasi bohong yang menyesatkan.

"Tidak benar kalau ada isu warung-warung akan ditutup. Itu hoax yang sangat jahat. Tujuannya hanya ingin membuat masyarakat ribut," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Ia menambahkan bahwa program ini fokus pada pengentasan kemiskinan dan pembukaan kesempatan kerja bagi warga di wilayah pedesaan.

"Kita ingin terus berbuat baik agar kemiskinan berkurang, ekonomi desa bisa tumbuh, masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan," tutur Zulkifli Hasan.

Peran koperasi dirancang sebagai jaringan distribusi strategis untuk menjalankan berbagai program bantuan sosial tepat sasaran.

"Semua nanti akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, maupun Koperasi Nelayan Merah Putih. Jadi ini bukan supermarket," kata Zulkifli Hasan.

Pedagang lokal juga diberi kesempatan untuk memasarkan produk mereka ke tingkat nasional melalui jaringan rantai pasok koperasi.

"Malah warung kelontong bisa menitipkan barangnya. Kalau ingin memasarkan produk ke seluruh Indonesia, juga bisa melalui Koperasi Desa. Karena sekali lagi, koperasi ini bukan warung dan bukan supermarket," lanjut Zulkifli Hasan.

Selain memperkuat pasokan, pendirian unit koperasi secara massal diproyeksikan mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal.

"Koperasi ini akan menciptakan lapangan kerja. Koperasi dibangun secara besar-besaran agar dapat menyerap tenaga kerja di desa. Kalau satu koperasi mempekerjakan enam atau tujuh orang saja, dikalikan sekitar 80 ribu desa, maka hampir setengah juta orang bisa bekerja," terangnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto turut membenarkan penegasan tersebut dan mengutuk penyebaran disinformasi yang meresahkan publik.

"Walaupun ini sudah kami klarifikasi, banyak beredar di media sosial katanya Pak Menko Pangan dan Pak Mendes ingin menutup warung-warung di desa. Itu hoax," tegas Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Langkah hukum telah diambil oleh Kementerian Desa terhadap oknum yang memproduksi dan menyebarkan konten manipulasi berbasis kecerdasan buatan tersebut.

"Itu berita bohong. Mereka membuat itu pakai AI, dan itu Pak Menko, kami sudah laporkan ke Mabes Polri. Ya, jadi ini tidak benar," lanjutnya.

Pihaknya membantah spekulasi mengenai aturan pembatasan jarak operasional bagi pedagang kecil di kawasan pemukiman.

"Justru Pak Menko Pangan ini adalah pejuang rakyat kecil, pejuang UMKM dan tidak mungkin menutup warung-warung kecil yang ada di desa. Ada juga katanya radius 2 km tidak boleh ada pedagang kelontong, itu juga bohong dan hoax," paparnya.

Para pejabat daerah dan perangkat desa diminta menyampaikan fakta sebenarnya kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh isu AI di media sosial.

"Jadi mohon para kepala desa, BPD, perangkat desa, semuanya yang ada di ruangan ini maupun yang ada di live streaming ini bahwa apa yang disampaikan oleh medsos yang pakai AI itu adalah bohong dan tidak berdasar," jelas Yandri Susanto.

Di tengah maraknya isu palsu, pemerintah tetap menggenjot target pembangunan puluhan ribu unit koperasi hingga akhir bulan.

"Akhir Agustus ini 35 ribu, insyaallah. Kita Kemendes bersama Kemenko Pangan terus berkoordinasi terkait yang tadi masalah lahan yang kurang, luas lahan kurang 1.000 meter persegi, tetap akan dibangun, termasuk yang belum punya lahan kita akan cari solusinya," ujar Yandri Susanto.

Setiap unit koperasi rencananya akan dilengkapi armada transportasi logistik berupa satu unit truk dan dua motor listrik untuk memperlancar distribusi barang.

"Memang bertahap, tidak sekaligus, tapi tahun ini sudah selesai 35 ribu akhir Agustus. Itu luar biasa, tidak lebih satu tahun sudah lebih 35 ribu lengkap dengan alat logistiknya, yaitu 1 truk dan 2 motor listrik," paparnya.

Follow publika.id on Google News Follow
Topik Terkait: koperasi pemerintah UMKM
Editors Team
rizka-amelia-kusuma
Author