Pemerintah Tata Ulang Program Makan Bergizi Gratis demi Efisiensi Anggaran

Badan Gizi Nasional melakukan penataan ulang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akibat membengkaknya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG dari target awal. Langkah evaluasi menyeluruh ini ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan ke depan demi menekan pemborosan anggaran negara.

Dilansir dari Detik Finance pada hari Kamis, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi adanya kelebihan titik operasional yang tidak sesuai rencana. Penambahan jumlah dapur umum yang tidak terkendali ini berdampak langsung pada lonjakan pengeluaran harian pemerintah.

"Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Lonjakan jumlah titik operasional ini memicu konsekuensi finansial yang besar karena setiap dapur menerima insentif reguler. Pemerintah mencatat adanya pengeluaran ekstra yang masif setiap bulannya akibat ketidaksesuaian kuantitas fasilitas tersebut.

"Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp 6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun, pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp 12 triliun. Ini yang perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," jelas Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Masalah serupa mengenai perluasan titik yang melebihi kuota awal juga terdeteksi di kawasan terluar Indonesia. Akibatnya, sebagian besar titik di wilayah tersebut kini telah memegang surat keputusan resmi dari Badan Gizi Nasional.

"3T itu di data ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik, dan 6.138 titik itu sudah ada SK nya dari BGN," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pemerintah menegaskan bahwa penyelarasan regulasi ini menjadi agenda krusial yang harus segera diselesaikan. Proses perbaikan sistem distribusi dan manajemen fasilitas ini diproyeksikan membutuhkan tenggat waktu spesifik.

"Nah ini juga akan jadi masalah, ini yang akan diselesaikan, maka perlu waktu kira-kira satu bulan untuk menata ini kembali," pungkas Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Merespons situasi tersebut, opsi untuk menonaktifkan sejumlah fasilitas penunjang yang berlebih kini mulai dipertimbangkan oleh jajaran kabinet. Langkah penutupan ini menjadi salah satu opsi logis demi mengembalikan efisiensi alokasi insentif harian.

"Ya pasti salah satunya arahnya ke sana (tutup SPPG yang berlebih), tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata kan dilihat, diinventarisir kondisinya seperti apa," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Pemerintah berupaya memastikan proses inventarisasi ini tidak mengganggu pemenuhan hak para penerima manfaat di lapangan. Pengawasan ketat tetap diberlakukan pada titik-titik yang sudah berjalan agar standar mutu pangan tidak mengalami penurunan.

"Kita target awal satu bulan ini harus harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya ya. Makanya yang pertama tentu tadi kita tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan, dan di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan. Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan," tegas Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.