Pemerintah Siapkan Insentif Motor Listrik dan Skema Bebas Uang Muka

Pemerintah menargetkan penyaluran insentif motor listrik buatan dalam negeri dapat mulai berjalan pada September 2026 mendatang. Kebijakan tersebut disiapkan untuk mendukung target produksi satu juta unit kendaraan listrik nasional guna menekan impor bahan bakar minyak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal menemui Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk mematangkan aturan teknis terkait insentif tersebut. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan menjadi syarat penentu agar program ini bisa segera direalisasikan.

"Dia belum bicara sama saya. Nanti saya datangi dia deh besok. Harusnya sih September sudah jalan itu," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Dukungan insentif ini ditujukan kepada perusahaan asal Indonesia yang memproduksi kendaraan di dalam negeri. Pemerintah menetapkan tiga sasaran utama, yaitu menekan biaya kepemilikan bagi masyarakat, memangkas konsumsi BBM impor, serta memperkuat ekosistem industri otomotif nasional dari rantai pasok baterai hingga purnajual.

"Hari ini kita umumkan, kita akan berikan insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun satu juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia," kata Presiden Prabowo Subianto dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi sejumlah merek lokal siap menerima insentif tersebut, salah satunya Alva yang diproduksi PT Ilectra Motor Group di Cikarang serta Gesits. Penilaian utama penerima insentif akan memprioritaskan kesiapan ekosistem pendukung, terutama kelayakan komponen baterai.

"Untuk produknya, salah satunya Alva, salah duanya Gesits," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Bersamaan dengan rencana insentif tersebut, Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia mengusulkan skema penghapusan uang muka atau DP 0 persen untuk memperluas porsi pembelian motor listrik yang saat ini baru berkisar 1 persen dari total penjualan nasional harian.

Menanggapi wacana tersebut, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia menekankan pentingnya penetapan target debitur yang jelas serta kehati-hatian manajemen risiko kredit agar penyaluran pembiayaan tidak memicu masalah tunggakan cicilan di kemudian hari.

"Tentu buat kami perusahaan pembiayaan kan harus mengedepankan yang namanya asas prudensi, kehati-hatian, tata kelola yang benar dalam menyetujui kredit, bukan?" kata Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno, Selasa (18/8/2026).

Suwandi mengingatkan agar penentuan skema DP nol persen dibahas bersama antara pemerintah, produsen, dan lembaga keuangan untuk menyepakati penanggung selisih biaya bunga murah.

"Siapa target pasarnya? Siapa yang akan menjadi calon debiturnya? Apakah ini dibuka untuk masyarakat?

Apakah ini spesifik untuk profesi-profesi tertentu? Nah itu pasti harus duduk dulu," ujar Suwandi Wiratno.

Kemudahan uang muka ringan di awal menurutnya harus dibarengi kemampuan finansial nasabah yang memadai agar pembayaran angsuran tetap lancar.

"Dan kemampuan juga harus, keinginan harus disesuaikan kemampuan. Nggak mampu nyicil ya repot kan?" tutur Suwandi Wiratno.

Pelaku industri pembiayaan pada dasarnya menyambut baik arahan tersebut, namun memerlukan koordinasi intensif untuk merancang ekosistem program yang tepat.

"Kalau kita bicara, apapun bentuk daripada program, ini kan basis program, tentu harus duduk dulu nih secara ekosistem seperti apa programnya. Kan baru cuma DP nol yang didengar, bunga murah dan segalanya," ucap Suwandi Wiratno.

Kerja sama terpadu dinilai menjadi kunci utama agar daya tarik insentif yang ditawarkan selaras dengan kesiapan seluruh pihak penunjang.

"Keuangan kan bukan pembiayaan doang, ada yang lain-lain. Apakah yang lain-lain diajak ikut? Apakah hanya pembiayaan nanti?

Pembiayaan dengan siapa? Dengan ATPM-nya kah atau dengan dealernya? Membangun satu ekosistem program DP nol," jelas Suwandi Wiratno.

Skema pembiayaan ideal diharapkan mampu mempertemukan kepentingan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan adopsi kendaraan listrik di masyarakat.

"Dan pas untuk si masyarakatnya ya, calon pembelinya juga supaya 'ini menarik nih', berbondong-bondong orang pada tukar pada beli. Nah itu nyari yang pas dan tepat itu kan perlu berbagai eksperimen, berbagai percobaan," kata Suwandi Wiratno.