Pemerintah New York Siapkan Supermarket Diskon 30 Persen, Tuai Kritik

Kenaikan harga pangan yang mencekik warga New York memunculkan gagasan untuk membangun supermarket milik pemerintah. Dilansir dari Detikcom, Zohran Mamdani, tokoh yang menyebut dirinya "sosialis demokrat", menginisiasi program jaringan pasar swalayan dengan potongan harga kebutuhan pokok sebesar 30%.

Lewat kebijakan ini, masyarakat diperkirakan mampu menekan pengeluaran hingga US$90 atau sekitar Rp1,6 juta per bulan. Dalam setahun, total penghematan bisa menembus angka US$1.000 (Rp18 juta), yang setara dengan 15% dari keseluruhan anggaran belanja rumah tangga masyarakat perkotaan.

Pemerintah Kota New York belum merilis daftar spesifik barang yang akan disubsidi. Namun, fasilitas ini dipastikan menjual "makanan sehat" seperti ikan, ayam, daging merah, sayuran, dan buah, "bersama sekitar 20 kategori tambahan kebutuhan pokok dapur, produk susu, dan produk lainnya".

Roti, beras, telur, keju, pasta, susu, hingga kacang-kacangan dipastikan tersedia. Seluruh komoditas tersebut akan dijual dengan merujuk pada "harga pasar yang lazim" sebelum dipotong diskon 30% yang telah dijanjikan.

"Setiap toko akan menawarkan pilihan produk yang disesuaikan secara budaya dengan keragaman New York dan lingkungan spesifik tempat toko tersebut berada," tulis dokumen pemerintah Kota New York.

Mamdani menyiapkan dana sebesar US$70 juta (Rp1,25 triliun) untuk proyek ambisius ini. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membangun lima gerai perdana di wilayah Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens, serta Staten Island.

Gerai pertama seluas 1.400 meter persegi ditargetkan beroperasi pada akhir 2027 di kompleks The Peninsula, Bronx. Lokasi kedua seluas 800 meter persegi akan menempati La Marqueta di Manhattan, sementara tiga gerai sisanya dijadwalkan buka pada 2029.

Secara operasional, pasar swalayan ini tidak akan dikelola oleh aparatur pemerintah kota. Sistem pengelolaannya diserahkan kepada entitas swasta melalui mekanisme tender kompetitif.

Perusahaan pengelola nantinya dibebaskan dari biaya sewa, pajak properti, hingga ongkos renovasi. Sebagai gantinya, mereka wajib menyalurkan fasilitas tersebut dalam bentuk harga barang yang murah, menjamin standar kualitas, dan memberikan upah layak kepada pekerjanya.

Gelombang Penolakan Asosiasi Bisnis

Di balik janji penghematan tersebut, gagasan ini dicap "bergaya Soviet" oleh sejumlah kalangan karena negara mengintervensi harga pasar. Program ini diyakini akan hancur seperti kasus di Venezuela dan Kuba, atau menyerupai kebangkrutan negara-negara Tirai Besi.

Apalagi, roda ekonomi wilayah New York sangat bergantung pada ribuan toko kelontong kecil yang lazim disebut "bodega" atau "deli". Juru bicara United Bodegas of America, Fernando Mateo, memprediksi subsidi pemerintah tidak akan bertahan lama sehingga memicu kelangkaan.

"Di situlah semuanya akan jatuh ke tangan polisi. Mereka yang harus menghadapi kekacauan yang akan tercipta," kata Mateo kepada saluran lokal PIX.

Ia menilai narasi politis Mamdani "membuat seolah-olah pemilik bodega sedang mengeruk keuntungan dari masyarakat, dan itu tidak adil". Mateo khawatir subsidi pemerintah justru merendahkan martabat masyarakat kelas pekerja.

"Dia akan membuat kota kami terlihat seperti tempat amal, akan membuat semua orang ini mengantre, sebagian besar komunitas Hispanik dan warga kulit hitam, dan membuat mereka terlihat seolah-olah berada di negara dunia ketiga, mendapatkan roti dan keju gratis, dan harus menunggu dalam antrean karena semuanya dijatah," ujar Mateo.

Kepada saluran News Nation, Mateo juga mengingatkan bahwa "sebagian besar pemilik bodega adalah imigran" asal "negara-negara yang sangat miskin" yang berjuang mandiri di Amerika.

"Jika Anda mampu menyusupkan pemerintah ke sektor swasta, Anda sedang menghancurkan impian semua orang yang mempertaruhkan segalanya, meminjam sebanyak yang mereka bisa, untuk membuka usaha kecil mereka," tambahnya.

"Bagaimana Anda bisa mengambil uang pajak dan menggunakannya untuk bersaing melawan pelaku usaha kecil yang berusaha mencari nafkah?" tanya Mateo retoris.

Keberatan serupa disuarakan Anthony Pea dari National Supermarket Association. Ia menilai para pengusaha ritel independen "mustahil" mengimbangi harga jual diskon dari pemerintah kota.

"Biaya operasional kami lebih dari 30%: sewa, listrik, pajak, asuransi. Jika anggota kami bahkan mencoba menurunkan harga sebesar 30%, mereka akan menutup toko mereka secara massal," keluh Pea kepada saluran NY1.

Menurut Pea, konsumen pada dasarnya "tidak ingin melihat toko seperti di dunia ketiga" dan justru "ingin pergi ke toko yang bagus di lingkungan mereka".

Klarifikasi Zohran Mamdani

Menghadapi rentetan protes tersebut, Mamdani menegaskan bahwa inisiatifnya bukan bertujuan mematikan usaha rakyat kecil. Supermarket milik pemerintah sengaja dilarang menjual rokok, minuman keras, dan makanan siap saji agar toko kelontong tetap mempertahankan ceruk pasarnya.

"Kami tidak berupaya bersaing dengan bodega atau toko kelontong dalam hal kelangsungan hidup mereka. Apa yang ingin kami lakukan adalah menjamin keterjangkauan bagi warga New York," kata Mamdani merespons kekhawatiran tersebut.

"Kami tahu bahwa banyak dari pendapatan bodega dan toko kelontong ini berasal dari hal-hal yang memungkinkan mereka tetap beroperasi, dan itulah hal-hal yang sama sekali tidak ingin kami saingi," tutur Mamdani.