Pavel Durov Didakwa Bantu Terorisme dan Diburon Rusia

Otoritas Rusia resmi menetapkan pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov, sebagai buronan internasional. Seperti dilansir dari Detik iNET, langkah hukum ini diambil usai pemerintah mendakwanya atas dugaan membantu tindakan terorisme. Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) menuding platform pesan tersebut membiarkan berbagai saluran dan obrolan beroperasi.

Fitur itu dinilai memfasilitasi komunikasi kelompok teroris serta badan intelijen Ukraina. FSB menyebut Telegram dimanfaatkan untuk mengoordinasikan aksi sabotase, penipuan siber, hingga pembunuhan massal di wilayah Rusia. Aktivitas-aktivitas terlarang tersebut tercatat telah menelan banyak korban jiwa.

Lembaga intelijen itu mengklaim pihak Ukraina menggunakan chatbot kencan untuk merekrut warga setempat. Sebanyak 46 pengguna chatbot berusia 12 hingga 22 tahun telah ditahan sejak Juli 2025.

Pria kelahiran Rusia yang kini menetap di Dubai tersebut membantah seluruh tuduhan. Durov menegaskan penyelidikan kriminal ini merupakan dalih buatan pemerintah untuk membatasi privasi dan kebebasan berpendapat. Ia terancam hukuman penjara seumur hidup di Rusia jika terbukti bersalah. Pria yang mengantongi kewarganegaraan Prancis dan Uni Emirat Arab ini juga pernah menghadapi tuduhan serupa dari otoritas Prancis pada 2024.

Langkah hukum terhadap Durov berjalan seiring kebijakan ketat Kremlin dalam mengontrol ruang digital. Sejak menginvasi Ukraina pada Februari 2022, Moskow terus memperketat pengawasan komunikasi online. Sejumlah media sosial global seperti Facebook, Instagram, dan X sudah lama dilarang beroperasi. Otoritas setempat juga melambatkan akses YouTube serta memblokir aplikasi pesan Signal dan Viber.

Saat ini, Telegram dan WhatsApp mulai dikenakan pembatasan akses oleh pemerintah. Sebelumnya, upaya Moskow untuk memblokir total platform Telegram pada rentang 2018 hingga 2020 berakhir gagal. Pemerintah Rusia kini gencar mempromosikan aplikasi pesan lokal bernama MAX.

Namun, para pengamat menilai platform nasional tersebut tidak dilengkapi enkripsi menyeluruh dan dapat dijadikan alat pengawasan massal. Upaya pembatasan layanan komunikasi ini sempat memicu gelombang protes dari para aktivis lokal. Meski demikian, pihak berwenang bergerak cepat untuk meredam penolakan masyarakat di berbagai wilayah.