Pasukan Iran Gelar Operasi Militer di Wilayah Kurdistan Irak

Pasukan khusus Tentara Iran melancarkan 14 operasi darat di Provinsi Sulaymaniyah dan Erbil, Wilayah Otonomi Kurdistan Irak, dalam dua bulan terakhir. Serangan tersebut menargetkan kelompok oposisi Kurdi di tengah keterbatasan sistem pertahanan udara kawasan tersebut.

Penasihat Panglima Tertinggi Tentara Iran, Brigjen Mojtaba Jafari, mengonfirmasi keterlibatan Brigade Pasukan Khusus Lintas Udara ke-23 dalam rangkaian operasi di Irak utara. Unit komando terbesar militer Iran itu mengklaim berhasil menculik dua anggota Kurdi dan membunuh beberapa elemen oposisi tanpa mengalami kerugian personel.

Eskalasi militer ini ber dampak langsung pada sektor energi kawasan, di mana perusahaan minyak internasional dan Amerika Serikat terpaksa menghentikan produksi. Sejak konflik memanas pada akhir Februari, kawasan Kurdistan Irak dilaporkan telah diserang lebih dari 800 kali oleh Iran dan milisi pendukungnya.

Kawasan Otonomi Kurdistan (KRG) menghadapi kendala krusial karena tidak memiliki sistem pertahanan udara mandiri untuk melindung wilayahnya. Wilayah tersebut sejauh ini hanya mengandalkan tiga sistem pertahanan udara milik koalisi pimpinan Amerika Serikat yang difokuskan untuk melindungi personel diplomatik dan militer.

Wladimir van Wilgenburg, jurnalis dan analis masalah Kurdi yang berbasis di Erbil, menjelaskan bahwa Iran mengkhawatirkan keterlibatan Kurdi dalam perang regional.

"Ada juga banyak laporan di media internasional bahwa AS dan Israel berencana mendukung partai-partai oposisi Kurdi Iran untuk merebut wilayah di Iran barat dan Kurdistan Iran, namun pada akhirnya rencana itu dibatalkan karena penolakan Turki," kata Wladimir van Wilgenburg, jurnalis dan analis masalah Kurdi.

Wilgenburg menambahkan bahwa KRG telah meminta pengadaan sistem pertahanan udara, namun membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat di Baghdad yang hingga kini belum terealisasi.

Sementara itu, Pemerintah Pusat Irak di Baghdad mengalami dilema akibat pengaruh politik dan milisi Syiah yang disokong Tehran. Peneliti senior tidak tetap Iraq Initiative di Atlantic Council, Dr. Yerevan Saeed, menyoroti keterbatasan wewenang Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi.

"Kelompok PMF telah menjadi bagian dari sistem politik melalui pemilu. Mereka mengendalikan sendi-sendi penting pemerintahan," kata Dr. Yerevan Saeed, Peneliti Senior Tidak Tetap Iraq Initiative di Atlantic Council.

Ia menambahkan bahwa kelompok-kelompok tersebut memegang peranan kunci dalam menentukan kepemimpinan nasional.

"Merekalah yang menentukan siapa yang menjadi perdana menteri," kata Dr. Yerevan Saeed, Peneliti Senior Tidak Tetap Iraq Initiative di Atlantic Council.

Saeed juga menilai langkah diplomasi Irak ke Amerika Serikat belum mampu menyentuh akar permasalahan pengaruh milisi di dalam negeri.

"Pemerintahan memikirkan, 'Oke, perdana menteri, kita membantunya mendapatkan jabatan itu, dan dia bekerja bersama kita. Dia berada di Washington. Dia menandatangani semua nota kesepahaman ini dengan perusahaan-perusahaan AS.

Dia bertemu Presiden Trump. Dia membuat banyak janji mewah, tetapi Anda tahu kenyataannya sama sekali berbeda di lapangan,'" kata Dr. Yerevan Saeed, Peneliti Senior Tidak Tetap Iraq Initiative di Atlantic Council.

Menurut Saeed, potensi ancaman milisi tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas internal Irak tetapi juga keamanan regional secara keseluruhan.

"Pasukan milisi ini juga menyerang Arab Saudi. Sebelumnya, mereka menyerang negara-negara GCC lainnya. Jadi, mereka benar-benar menjadi ancaman bagi Irak sekaligus bagi negara-negara tetangga," kata Dr. Yerevan Saeed, Peneliti Senior Tidak Tetap Iraq Initiative di Atlantic Council.

Dalam menyikapi kondisi ini, Amerika Serikat memiliki instrumen tekanan finansial terhadap pemerintah Irak guna menekan pergerakan kelompok milisi bersenjata tersebut.

"Opsi atau pengungkit kebijakan paling kritis yang dimiliki AS adalah pengungkit dolar," kata Dr. Yerevan Saeed, Peneliti Senior Tidak Tetap Iraq Initiative di Atlantic Council.

Saeed menekankan bahwa AS dapat menahan pencairan pendapatan minyak Irak jika Baghdad tidak mengambil tindakan tegas terhadap kelompok milisi di wilayahnya.