Menkomdigi Ingatkan Bahaya Ilusi Algoritma Saat Demo Mahasiswa

Situasi ruang digital menjadi perhatian serius pemerintah di tengah aksi unjuk rasa kelompok mahasiswa di Jakarta. Dikutip dari Detik iNET, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengajak masyarakat yang menyampaikan aspirasi untuk tetap menjaga ketertiban, keselamatan bersama, serta kualitas ruang digital pada Jumat (12/6/2026).

Pemerintah menyatakan tetap menghormati hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat dinilai sebagai bagian penting dalam iklim demokrasi yang harus didengar dan direspons melalui mekanisme yang tepat.

"Pemerintah terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat. Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin dalam demokrasi. Karena itu, ruang untuk menyampaikan aspirasi harus tetap kita jaga bersama," ujar Meutya.

Penyampaian pendapat secara damai diyakini akan membuat pesan yang dibawa masyarakat tersampaikan dengan lebih jelas dan mudah diterima publik. Menkomdigi mengingatkan agar aksi lapangan ini tidak disertai dengan tindakan yang merugikan masyarakat maupun fasilitas umum.

"Kritik boleh disampaikan dengan tegas, tetapi harus tetap damai. Jangan mudah terprovokasi sehingga memicu kekerasan, perusakan, pembakaran, penyerangan, atau tindakan lain yang membahayakan masyarakat," kata Meutya.

Selain menjaga kondusivitas di lapangan, masyarakat diimbau untuk menjaga ketertiban di ruang digital selama aksi berlangsung. Menkomdigi meminta publik tidak mengunggah dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, menghindari ajakan kekerasan, serta tidak melakukan provokasi yang dapat memperkeruh keadaan.

Fenomena paparan informasi di media sosial juga menjadi sorotan. Masyarakat diminta menyadari adanya efek ilusi algoritma, di mana konten yang terus muncul di linimasa belum tentu menggambarkan keseluruhan situasi nyata, melainkan terbentuk karena pola interaksi, minat, atau emosi pengguna yang diperkuat sistem algoritma.

"Jangan langsung menganggap linimasa sebagai gambaran lengkap keadaan. Ilusi algoritma bisa membuat kita merasa semua orang sedang marah, semua orang membenarkan kekerasan, atau semua informasi yang kita lihat adalah fakta. Padahal, belum tentu demikian. Karena itu, periksa informasi dari berbagai sumber, pahami konteksnya, dan jangan mudah terprovokasi," tutur Meutya.

Masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman hoaks, disinformasi, manipulasi video, hingga potongan informasi tanpa konteks yang berpotensi memecah belah masyarakat.

"Ruang digital tidak boleh menjadi tempat untuk memperbesar provokasi. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoaks, hasutan kekerasan, dan manipulasi informasi tidak boleh diberi ruang. Mari kita jaga aspirasi tetap tersampaikan secara damai dan bertanggung jawab," kata Meutya.

Aksi demonstrasi ini digerakkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di kawasan Bundaran HI. Gerakan tersebut membawa tuntutan perubahan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Terdapat lima poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa dalam aksi ini. Tuntutan tersebut meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program MBG serta pembangunan koperasi desa merah putih, penghentian militerisme di ranah sipil, serta desakan agar Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah.

Untuk mengawal jalannya penyampaian aspirasi tersebut, aparat keamanan menyiagakan ribuan personel di lapangan. Sebanyak 4.151 personel gabungan dari Polri dan TNI diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa agar tetap berjalan kondusif.