Mendagri Dorong Integrasi Data Kependudukan untuk Penyaluran Bansos

Pemerintah mendorong penguatan akurasi data kependudukan berbasis biometrik sebagai fondasi utama dalam memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Seperti dilansir dari Detikcom, langkah strategis ini difokuskan pada pemutakhiran data masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Biak Numfor, Papua.

"Dengan sistem itu bisa membaca lebih tepat dan lebih akurat siapa yang layak menerima bantuan sosial dan siapa yang tidak," ujar Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian dalam keterangan tertulis pada Selasa (4/8/2026).

Penguatan sistem tersebut disampaikan Tito saat memberikan arahan langsung kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Kompleks Kantor Bupati, Brambaken, Distrik Samofa, Jumat (31/7/2026). Pemutakhiran difokuskan pada masyarakat desil 1 hingga desil 4 sebagai kelompok prioritas penerima perlindungan sosial. Penggunaan data biometrik dinilai mampu meminimalkan potensi kesalahan penyaluran, terlebih Biak Numfor ditargetkan mengimplementasikan SPBE sebelum pertengahan Agustus 2026.

Sejalan dengan agenda tersebut, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Muhammad Nuh Al Azhar, memimpin rapat kick-off digitalisasi bansos di daerah tersebut. Ia menyoroti pentingnya peran agen pendamping daerah sebagai ujung tombak pendataan di lapangan.

"Keberhasilan digitalisasi bantuan sosial tidak hanya bergantung pada aplikasi atau teknologi yang digunakan, tetapi terutama pada kualitas data kependudukan yang menjadi fondasinya," ungkap Nuh.

Proses integrasi data dikelola Ditjen Dukcapil menggunakan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta biometrik guna mencegah munculnya data ganda, identitas fiktif, maupun penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria. Langkah validasi ini didukung dengan pendampingan teknis dan penyediaan Dashboard Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

"Digitalisasi bansos bukan sekadar mengubah proses manual menjadi digital, tetapi membangun ekosistem pelayanan publik yang berbasis satu data kependudukan," kata Nuh.

Penggunaan referensi data kependudukan yang seragam antarinstansi diharapkan mampu menciptakan skema pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Ditjen Dukcapil menyerahkan sejumlah perangkat teknis berupa perangkat VSAT Starlink berbasis satelit, data by name by address (BNBA) terenkripsi, serta akses Dashboard SIAK real-time. Selain itu, pelatihan teknis pengoperasian aplikasi pendaftaran calon penerima bantuan juga diberikan kepada puluhan aparatur dari Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Biak Numfor.