KPPU dan OJK Jalin Sinergi Perkuat Persaingan Usaha Sektor Jasa Keuangan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat sinergi kedua lembaga. Kolaborasi ini bertujuan mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, kompetitif, dan berintegritas. Langkah strategis ini diambil guna merespons pesatnya transformasi digital serta meningkatnya kompleksitas di industri keuangan.

Keterangan tersebut dikutip dari Detikcom pada Selasa, 7 Juli 2026. Proses penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.

Agenda tersebut berlangsung di Kantor KPPU, Jakarta, pada Senin, 6 Juli 2026.

Sejumlah pejabat dari kedua instansi turut menyaksikan momentum tersebut. Di antaranya adalah Anggota KPPU Gopprera Panggabean, Eugenia Mardanugraha, dan Budi Joyo Santoso, serta Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko beserta jajarannya.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menegaskan bahwa iklim kompetisi yang sehat menjadi fondasi penting bagi efisiensi dan inovasi di sektor keuangan. Hal tersebut juga dinilai krusial agar industri dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.

"Transformasi digital telah membuka peluang besar bagi inovasi di sektor jasa keuangan. Namun, inovasi harus berjalan seiring dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, dan tata kelola yang baik. Kolaborasi KPPU dan OJK menjadi semakin penting untuk memastikan seluruh pelaku usaha memiliki kesempatan yang setara dalam berkompetisi," ujar M.

Fanshurullah Asa.

Kerja sama ini menjadi instrumen penting bagi KPPU dan OJK dalam memetakan risiko persaingan usaha yang kian kompleks. Dinamika tersebut muncul seiring dengan akselerasi digitalisasi serta kehadiran berbagai model bisnis baru. Sektor jasa keuangan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perputaran aktivitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, penyelarasan langkah antara otoritas persaingan dan regulator keuangan mutlak diperlukan.

Koordinasi yang kuat diharapkan mampu menjaga pertumbuhan industri agar tetap kompetitif. Di sisi lain, pelindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan nasional harus tetap menjadi prioritas utama. Pengalaman KPPU dalam menangani berbagai perkara menunjukkan bahwa adopsi teknologi harus diimbangi dengan penguatan tata kelola.

Kepatuhan terhadap prinsip persaingan sehat juga tidak boleh diabaikan. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan bahwa kolaborasi antarlembaga menjadi kunci utama. Sinergi ini diperlukan untuk menjawab tantangan industri yang semakin dinamis.

Kondisi sektor jasa keuangan nasional saat ini dilaporkan tetap menunjukkan kinerja yang terjaga. Hal itu tecermin dari tingkat permodalan yang kuat, likuiditas memadai, serta risiko yang berada di bawah kendali.

Industri keuangan juga dinilai sukses menjalankan fungsi intermediasi di tengah ketidakpastian global. Sektor ini sekaligus berperan sebagai peredam guncangan bagi perekonomian domestik. "Kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama bagi terciptanya sektor jasa keuangan yang tangguh dan persaingan usaha yang sehat.

Karena itu, kolaborasi dan sinergi OJK dan KPPU harus menghasilkan langkah nyata yang memberikan kepastian hukum, memperkuat pelindungan konsumen, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional," kata Friderica Widyasari Dewi. Melalui MoU ini, kedua lembaga akan memperkuat kerja sama dalam pertukaran data dan informasi sesuai kewenangan masing-masing. Kerja sama juga mencakup koordinasi kebijakan serta penegakan hukum.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi poin penting lainnya melalui penelitian dan pelatihan bersama. Langkah ini diarahkan untuk merespons pertumbuhan layanan keuangan digital dan teknologi finansial.

Fokus pengawasan juga menyasar perkembangan aset kripto, sistem pembayaran, serta model bisnis baru yang terus bermunculan. Ekosistem yang transparan dipercaya akan meningkatkan kepercayaan investor. Nota Kesepahaman ini menjadi landasan hukum bagi implementasi berbagai program kerja sama konkret ke depan. Upaya ini dilakukan demi memastikan sektor jasa keuangan Indonesia semakin inovatif dan berintegritas.