Kopdes Merah Putih Mulai Bayar Cicilan Utang Bank BUMN September 2026

Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dijadwalkan memulainya pembayaran angsuran utang fasilitas kredit kepada bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada September 2026. Seperti dilansir dari Detik Finance, pinjaman modal tersebut disalurkan untuk tiap gerai koperasi dengan plafon hingga Rp 3 miliar per unit.

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pembayaran cicilan kredit oleh Agrinas Pangan kepada Himbara memasuki masa jatuh tempo pertama pada bulan tersebut. Mekanisme pelunasan pinjaman ini akan ditopang oleh anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Proses pembayaran modal pinjaman ini wajib melewati tahapan verifikasi serta validasi oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP). Pembayaran baru dapat ditransfer oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke bank-bank Himbara setelah hasil pemeriksaan BPKP dinyatakan bersih tanpa kendala.

"Nanti September akan jatuh tempo pertama ya, untuk angsuran dari Agrinas Pangan kepada Himbara, kan selama ini pinjam," ujar Zulkifli Hasan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026).

Langkah audit tersebut menjadi syarat mutlak sebelum anggaran penanganan pinjaman dapat disalurkan langsung oleh pihak kementerian.

"Setelah validasi verifikasi disampaikan dengan BPKP baru bisa dibayar oleh Menteri Keuangan, baru Menteri Keuangan nanti transfer ke Himbara ya. Jatuh tempo September," ujar Zulkifli Hasan.

Sebelumnya, penggunaan dana pinjaman Himbara sebesar Rp 3 miliar per gerai telah mendapat sorotan khusus mengenai efisiensi alokasi operasinya. Pihak kementerian menggarisbawahi bahwa porsi dana modal itu tidak boleh dihabiskan sepenuhnya hanya untuk pembangunan fisik gerai.

"Harusnya itu nggak (hanya pembangunan), ada juga sedikit untuk operasional. Nanti kan itu kan pinjam bank cukup banyak, ambil uang cukup banyak di bank, saya tergantung mereka. Tapi untuk saya sih kelihatannya modalnya cukup karena ambil dari bank aja cukup besar, ada sebagian yang belum dipakai sekarang jadi harusnya untuk operasional tambahan kalau diperlukan bisa mereka," jelas Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2026).