Komisi XI DPR Soroti Pelemahan IHSG ke Level 5600

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang merosot ke level 5.600an di Gedung BEI, Jakarta Selatan, pada Selasa (30/6/2026).

Penurunan nilai saham gabungan ini dinilai sebagai salah satu fase koreksi paling buruk dalam sejarah pasar modal domestik, seperti dilansir dari Detik Finance. Padahal, indeks saham Garuda sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah pada kisaran level 9.000an di awal tahun 2026.

IHSG resmi ditutup melemah pada posisi 5.654,19 pada penutupan pasar sore hari. Akibat pergerakan tersebut, nilai saham gabungan mengalami penyusutan sekitar 40 persen dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir.

"Dua bulan yang lalu itu (IHSG) masih di awal-awal April, Mei, itu masih di kisaran 9.000, dan ini sudah hampir kalau kita lihat 5.600. Ini sudah hampir tergerus sekitar separuhnya, praktis 40%" kata Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.

Kondisi pasar modal saat ini dipandang berbeda dengan riwayat guncangan ekonomi terdahulu. Data historis mencatat IHSG terkoreksi 18,69 persen saat krisis 1998 dan pulih dalam sebulan, menyusut 23,76 persen akibat peristiwa 9/11 pada 2001, serta anjlok 31,61 persen saat krisis finansial 2008 yang membaik setelah enam bulan.

"Ini saya sebutkan mengenai sejarah-sejarah krisisnya mengenai IHSG. Sekarang kita masih belum ketemu momentum untuk kembali dan kita di angka IHSG 5.600. Ini merupakan salah satu sejarah penurunan yang sangat dalam" ujar Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.

Kelesuan bursa saat ini tidak dipicu oleh permasalahan fundamental ekonomi nasional maupun tekanan struktural. Masalah utama penurunan indeks saham dinilai berakar dari penurunan tingkat kepercayaan investor, terutama pemodal asing, sehingga memicu aksi penarikan dana.

"Tidak kita sedang menghadapi tekanan apapun. Yang terjadi adalah guncangan sentimen tidak ada guncangan struktural di dalam ekonomi" tutur Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.

Kondisi capital outflow ini menjadi perhatian mendasar yang harus segera diantisipasi oleh otoritas terkait.

"Faktor capital outflow inilah yang mau tidak mau harus menjadi respons kita bagaimana mengembalikan mereka" ucap Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.