Kementerian PU Memfungsikan Bendungan Rukoh Reduksi Banjir Pidie

Kementerian Pekerjaan Umum memfungsikan Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari bencana hidrometeorologi seperti banjir. Pemanfaatan infrastruktur penampung air ini dilakukan pasca-peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (10/7), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Pengendalian risiko banjir di kawasan hilir dimungkinkan oleh kapasitas tampung bendungan yang mencapai 128,65 juta meter kubik dengan luas genangan sekitar 687 hektare. Bendungan yang berlokasi di aliran Sungai Krueng Rukoh ini dirancang untuk mereduksi banjir seluas 51 hektare serta mampu mengendalikan banjir hingga periode ulang 50 tahunan di Kabupaten Pidie.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pengelolaan air melalui bendungan merupakan investasi jangka panjang. Infrastruktur ini ditujukan untuk memberikan manfaat luas bagi masyarakat, mulai dari sektor pertanian hingga penyediaan pasokan energi baru terbarukan.

"Betapa pentingnya pekerjaan mengelola air. Air yang tertampung di bendungan harus menjadi irigasi bagi sawah, air baku bagi masyarakat, energi yang dapat dikembangkan, dan perlindungan bagi kawasan hilir," kata Dody dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).

Selain berfungsi sebagai pengendali banjir, bendungan yang mendapat suplai air dari Bendung Pengarah Sungai Krueng Inong ini dialokasikan untuk mengairi Daerah Irigasi Baro Raya seluas 12.194 hektare. Fasilitas irigasi tersebut mencakup wilayah pertanian di Kecamatan Keumala dan Kecamatan Sakti agar produktivitas lahan bisa terjaga sepanjang tahun.

"Bendungan kita sebut sebagai irigasi premium, yaitu irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh bendungan. Jadi kalau ada bendungan dan ada sistem irigasinya, kita bisa mengharapkan tiga kali musim tanam," ujar Dody.

Penerapan sistem irigasi premium tersebut diproyeksikan mendongkrak Indeks Pertanaman (IP) dari 191 persen menjadi 300 persen, sehingga petani dapat menanam hingga tiga kali dalam setahun. Peningkatan ini diharapkan menaikkan hasil panen menjadi sekitar 6 ton per hektare guna menyokong program swasembada pangan nasional.

Untuk pemenuhan kebutuhan harian masyarakat, infrastruktur ini menyediakan air baku sebesar 900 liter per detik bagi sekitar 22.848 jiwa di Kecamatan Titeue dan sekitarnya. Proyek yang dibangun pada periode 2018-2024 dengan total anggaran Rp1,7 triliun tersebut juga menyimpan potensi energi dari PLTS berkapasitas 140 MW serta PLTMH sebesar 1,22 MW.