Kemensos Terima Usulan Lahan Sekolah Rakyat dan Bantuan Aceh Timur

Kementerian Sosial menerima usulan penyediaan lahan Sekolah Rakyat dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin serta data usulan bantuan stimulan bencana gelombang kedua dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Penyerahan berkas berlangsung dalam audiensi di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (4/8/2026), seperti dilansir dari Detikcom.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyatakan komitmen penuh untuk memfasilitasi lahan demi mendukung penyediaan akses pendidikan gratis bagi masyarakat di wilayahnya.

"Sudah menjadi tekad kami. Dari dulu kami ingin membangun pendidikan gratis. Mudah-mudahan cita-cita itu bisa terwujud melalui Sekolah Rakyat. Kami siap mendukung agar program ini berhasil," ujar Wakil Bupati Musi Banyuasin Abdul Rohman Husen.

Kementerian Sosial akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memverifikasi kelayakan lahan tersebut. Jika memenuhi syarat, setiap daerah ditargetkan memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat berkapasitas minimal 2.000 siswa jenjang SD hingga SMA.

"Usulan lahan dari Kabupaten Musi Banyuasin akan segera kami koordinasikan dengan Kementerian PU. Jika seluruh persyaratan sesuai arahan Presiden terpenuhi, mudah-mudahan secara bertahap setiap kabupaten dan kota memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat yang mampu menampung sekurang-kurangnya 2.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Program pendidikan ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang belum sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah. Pemerintah menargetkan peserta didik mencapai lebih dari 45 ribu siswa pada 2027 dan terus meningkat hingga melampaui 500 ribu siswa pada periode 2029–2030.

"Program ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan," pilar Gus Ipul.

Selain pembahasan sektor pendidikan, Pemkab Aceh Timur menyerahkan berkas data bantuan stimulan ekonomi bagi korban bencana. Penyerahan ini merupakan kelanjutan dari gelombang pertama yang melibatkan sekitar 7.000 usulan yang kini telah masuk tahap penyaluran, serta 16.000 usulan lain yang masih diproses.

"Kami berharap usulan dari Aceh Timur yang sedang diproses dapat segera diterima oleh masyarakat yang berhak," kata Bupati Aceh Timur Usman Al-Farlaky.

Seluruh data usulan masyarakat harus melewati mekanisme verifikasi berjenjang dari pemda, satgas, BPS, hingga Kementerian Keuangan sebelum ditetapkan sebagai penerima manfaat.

"Basis utama penyaluran bantuan adalah data. Data dari daerah diverifikasi dan diproses bersama lintas kementerian sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan," jelas Gus Ipul.

Skema penyaluran bantuan disalurkan langsung ke rekening masyarakat penerima manfaat melalui bank Himbara atau PT Pos Indonesia tanpa perantara.

"Bantuan tidak disalurkan melalui bupati ataupun pemerintah daerah. Setelah seluruh proses verifikasi selesai, bantuan langsung diterima oleh masyarakat melalui bank Himbara atau PT Pos Indonesia," tegas Gus Ipul.

Proses penyaluran bantuan saat ini telah memasuki tahap kesembilan dan kesepuluh untuk wilayah Aceh dan Sumatera. Usulan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang baru diserahkan akan dimasukkan dalam pemrosesan penyaluran tahap kesempuluh tersebut.