Kemensos Bentuk TP2SR Kawal Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

Kementerian Sosial (Kemensos) membentuk Tim Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat (TP2SR) untuk mengawal pembangunan gedung permanen bagi 61 lokasi Sekolah Rakyat rintisan. Pembentukan tim ad hoc ini memprioritaskan puluhan sekolah yang belum terakomodasi akibat kendala administratif lahan, sebagaimana dilansir dari Detikcom, Kamis (6/8/2026).

Langkah ini diambil atas arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf guna mengatasi keterbatasan fasilitas sementara yang hanya berkapasitas maksimal satu tahun. TP2SR bertugas melakukan pemantauan, pengendalian, serta mendampingi proses penyelesaian kendala di daerah secara berkelanjutan.

"Kalau tahun ini kita tidak bisa memastikan pembangunannya, potensi untuk ditutup di tahun depan besar sekali karena gedungnya sudah tidak mencukupi," ujar Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo.

Penetapan prioritas ini disebabkan oleh beroperasinya puluhan titik rintisan tersebut dengan fasilitas yang kian tidak memadai untuk menampung siswa baru. TP2SR yang diketuai oleh Herman Koswara disiapkan untuk mengoordinasikan data serta mendampingi penyelesaian masalah sebelum pembangunan fisik dimulai.

"Tugas kita adalah memastikan titik-titik ini sudah ada persiapan lahannya. Tolong didata dan diidentifikasi status lahannya, siapa yang sudah mengusulkan, apa masalahnya, dan keterkaitannya dengan kementerian apa saja. Itu harus sudah ada identifikasi," kata Agus Jabo.

Sebagai bentuk percepatan, rapat kordinasi secara terintegrasi dan konsisten akan terus digelar demi memastikan progres lapangan terpantau harian.

"Supaya kita bisa mengawal dan meng-update perkembangannya setiap hari," ujar Agus Jabo.

TP2SR dijadwalkan menggelar Desk Evaluation pada 12 Agustus 2026 mendatang yang melibatkan 57 Pemerintah Daerah serta kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian PU, ATR/BPN, KLHK, Kementan, Kemendagri, dan Perhutani.

"Hari Senin (10 Agustus) kita akan Zoom dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga agar mereka menyiapkan data sebelum desk. Setelah itu tim ini menyusun program percepatan, dan kita minta SK agar bisa segera bekerja," kata Agus Jabo.