Kemenkeu Ambil Alih KCIC untuk Bereskan Utang Kereta Cepat

Kementerian Keuangan bersiap mengambil alih pengelolaan PT Kereta Cepat Indonesia China dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara demi merampungkan persoalan utang proyek Whoosh yang membengkak.

Langkah pengalihan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Keuangan untuk membereskan penumpukan utang yang diperkirakan mencapai Rp118 triliun akibat terjadinya pembengkakan biaya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian kewajiban keuangan tersebut sudah disiapkan dan saat ini pemerintah hanya tinggal menuntaskan proses administrasi pengalihan aset.

"Kita tunggu kapan dikasih ke saya, baru kita beresin. Tapi udah clear gimana cara beresinnya," kata Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa pembersihan kewajiban keuangan ini dipastikan tidak akan membebani kocek negara atau menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"KCIC-nya. Kan sekarang masih di Danantara, nanti akan diserahkan ke saya karena kan perintah Pak Presiden kita yang beresin gitu. Tapi gak harus APBN kepake, saya punya skema tertentu di mana ada tools-tools, vehicle-vehicle kita di luar yang sekarang ada bisa menangani KCIC," tutur Purbaya Yudhi Sadewa.

Proses perpindahan tata kelola dari institusi Danantara ke bendahara negara dipastikan sudah disepakati secara prinsip dan tinggal menunggu pelaporan final kepada kepala negara.

"Lagi proses administrasinya. Itu udah diputusin, sebenernya udah putus tinggal proses administrasinya sedang berjalan. Begitu Danantara-nya kita clear udah selesai. Nanti baru kita lapor lagi ke Presiden," jelas Purbaya Yudhi Sadewa.

Menteri Keuangan juga sempat menyinggung perihal kepastian hukum pengelolaan ini sejak jauh-jauh hari meskipun pengumumannya harus dilakukan bersama pihak terkait lainnya.

"Sudah selesai, cuman tinggal formalitasnya. Tapi kan saya belum bisa ngumumin, karena bukan saya sendiri yang terlibat. Itu nanti akan diumumkan.

Tapi sudah clear itu seperti apa nanti pengelolaannya. Nanti diumumkan pada saatnya," kata Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (7/4/2026).

Purbaya Yudhi Sadewa juga membantah spekulasi mengenai perubahan status hukum pengelolaan kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut menjadi Badan Layanan Umum.

"Gak ada. Pokoknya dikasih ke saya, saya beresin udah," ucap Purbaya Yudhi Sadewa.

Pada kesempatan terpisah, Chief Operating Officer BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria membenarkan adanya rencana penyerahan kendali korporasi pengelola Whoosh ini.

"Iya, kemungkinan, ini sedang kita… Insyaallah mudah-mudahan sebentar lagi selesai, kita pikirin satu-satu kan," ujar Dony Oskaria.

Pemerintah menargetkan seluruh opsi penyelesaian masalah konsorsium yang memegang 60 persen saham oleh BUMN Indonesia dan 40 persen oleh perusahaan China ini rampung dalam satu hingga dua bulan sejak pembahasan awal.

"Masih ada beberapa opsi pokoknya. Semua penyelesaian itu, jadi apakah opsi A, Opsi B, tapi 1-2 bulan ini akan selesai," kata Dony Oskaria.

Restrukturisasi ini juga akan mengembalikan fokus perusahaan pelat merah yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, agar kembali pada keahlian inti sebagai kontraktor.