Keluarga Berpenghasilan Serabutan di Pandeglang Huni Rumah Lapuk

Keluarga Kholid dan Yeni Farida yang tinggal di Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten terpaksa mengungsi setiap kali terjadi cuaca ekstrem akibat kondisi rumah mereka yang sudah rusak parah dan terancam ambruk, Senin (3/8/2026).

Kondisi tempat tinggal yang tidak layak tersebut memperhatinkan lantaran keluarga yang bekerja serabutan ini juga harus membiayai pengobatan rutin anaknya, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Yeni menceritakan awal mula mereka menempati hunian tersebut hingga mengalami kerusakan yang berlarut-larut.

"Tinggal di sini sejak anak saya umur 3 tahun, sekarang sudah sekitar 5 tahun. Rumah rusak sudah setahun," kata Yeni.

Kondisi ekonomi yang sulit membuat keluarga ini tidak mampu menyisihkan uang untuk melakukan perbaikan bangunan.

"Gimana mau memperbaiki, suami kerjanya juga begitu, buat berobat si Dede saja sudah berat," ujar Yeni.

Selain Atap yang bocor saat hujan deras, ancaman bangunan roboh membuat mereka harus berlindung ke tempat tetangga.

"Kalau hujan bocor semua, tidur tidak bisa. Kalau ada angin besar saya lari ke rumah tetangga sama anak-anak karena takut rumahnya roboh," ucap Yeni.

Sembari mengurus anaknya yang butuh perawatan medis periodik, Yeni berharap ada pihak yang memberikan perhatian.

"Saya cuma berharap ada yang peduli. Rumah saya sudah mau roboh, anak saya juga masih harus transfusi darah setiap bulan. Mudah-mudahan ada bantuan," kata Yeni.

Sementara itu, pihak pemerintah desa setempat memberikan penjelasan terkait status bantuan sosial bagi keluarga tersebut.

"Untuk BPJS kesehatan sudah ada. Tetapi untuk PKH maupun BPNT memang belum mendapatkan karena keluarga tersebut berada di desil 5," ujar Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Caringin Fathur Rahman.

Proses pengajuan bantuan pemugaran rumah juga masih menemui kendala terkait dengan legalitas lahan yang ditempati.

"Kami tetap akan mengajukan. Tetapi sekarang sistem penerima bantuan sosial sudah otomatis berdasarkan data dan kuota yang ditetapkan pemerintah. Desa tidak bisa menentukan langsung siapa yang menerima bantuan," kata Fathur Rahman.