Istana Buka Suara Terkait Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih

Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih berembus pasca-17 Agustus 2026, namun pihak Istana menegaskan belum ada agenda resmi terkait hal tersebut, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Sabtu (8/8/2026).

Kabar yang beredar menyebutkan kocok ulang kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto ini berskala kecil untuk mengisi posisi wakil menteri yang kosong, seperti Wamen Pertanian serta Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini bukanlah merombak menteri secara menyeluruh.

"Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Prasetyo menyampaikan opsi penataan ulang kabinet hanya difokuskan pada pemenuhan posisi kepemimpinan yang belum terisi.

"Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Penjelasan tersebut merujuk pada lowongnya beberapa kursi pejabat di kementerian.

"Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri Imipas. Jadi itu kalau mengenai masalah reshuffle," ujarnya Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyerahkan penuh urusan perombakan kabinet kepada pihak eksekutif di Istana.

"Saya belum dengar. Itu urusan eksekutif sepenuhnya," kata Ahmad Muzani, Ketua MPR RI.

Penegasan mengenai hak prerogatif presiden juga disampaikan oleh jajaran partai politik koalisi pemerintah.

Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menyatakan perombakan kabinet merupakan wewenang mutlak presiden yang kerap muncul di setiap era pemerintahan.

"Soal reshuffle, itu adalah hak prerogatif Presiden. Para pembantu dan partai-partai koalisi tidak perlu menanggapi terlalu jauh. Apalagi fenomena reshuffle bukan hanya isu sekarang. Di setiap rezim pemerintahan, isu ini selalu ada," kata Saleh Partaonan Daulay, Wakil Ketua Umum PAN.

Saleh menambahkan bahwa jajaran partainya diminta untuk fokus bekerja dan membiarkan wacana ini dibahas oleh publik.

"PAN meninggalkan ruang diskusi soal itu bagi para akademisi, pengamat, dan masyarakat. Mereka bisa saja menyampaikan pendapat yang baik yang perlu dipertimbangkan. Dengan begitu, semua komponen masyarakat bisa terlibat. Itu tentu baik dalam membangun demokrasi," ucap Saleh Partaonan Daulay, Wakil Ketua Umum PAN.

Dukungan senada datang dari Partai Demokrat yang menilai kinerja para menteri mitra sejauh ini sudah optimal.

"Hak prerogatif Presiden yang lebih memahami soal itu, kalau di mitra saya di Komisi II, tampaknya sudah perform dengan baik semua," ujar Dede Yusuf, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.

Meski begitu, Dede mengaku hanya memantau jajaran kementerian yang menjadi mitra kerjanya di parlemen.

"Kalau untuk semua menteri, saya tidak paham ya. Hanya yang di Komisi II," imbuhnya Dede Yusuf, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.

Di sisi lain, PDI Perjuangan memilih untuk tidak banyak berspekulasi mengenai kabar perombakan kabinet ini.

"Nggak tahu, saya, mesti tanya ke pemerintah, ke jubir Istana," tutur Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP PDIP.

Mengenai hasil survei kepuasan publik terhadap pemerintah yang mengalami penurunan, Andreas menilai pemerintah memiliki pandangan tersendiri.

"Dari hasil-hasil survei ini, apa respons pemerintah? Pemerintahnya merasa jelek tidak. Mungkin hasil survei tidak seperti yang dilihat pemerintah. Mungkin pemerintah punya hasil survei sendiri," tutur Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP PDIP.