Investor Lepas SUN Masif Saat Rupiah Tembus Rp18.038

Aksi jual massal Surat Utang Negara (SUN) oleh para investor kini tengah terjadi di pasar keuangan domestik. Langkah ini diambil di tengah depresiasi nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus angka Rp18.038 per dolar AS pada sesi perdagangan Jumat (5/6/2026), dilansir dari Bloomberg Technoz.

Berdasarkan data realtime Bloomberg pada pukul 11.15 WIB, tekanan jual tersebut memicu lonjakan imbal hasil (yield) pada seluruh tenor obligasi pemerintah. Lonjakan tertinggi tercatat pada SUN tenor 11 tahun yang meningkat 11,1 basis poin (bps) menuju level 6,89%.

Kenaikan yield signifikan juga diikuti oleh SUN tenor 5 tahun yang merangkak naik 8,4 bps menjadi 6,89%. Sementara itu, instrumen jangka pendek seperti tenor 1 tahun mengalami peningkatan sebesar 5,7 bps hingga menyentuh angka 7,17%.

Pergerakan yield pada tenor-tenor lainnya terpantau bervariasi. Untuk tenor acuan 10 tahun terjadi kenaikan 3,4 bps menjadi 6,84%, sedangkan tenor 4 tahun naik 3,6 bps menjadi 6,92%, dan tenor 3 tahun meningkat 3 bps ke posisi 6,9%.

Kondisi ini membuat kurva yield yang sebelumnya mengalami inversi kini mulai bergerak rata. Yield untuk tenor 13 tahun tercatat telah mencapai 7,03%, sementara tenor menengah dan panjang lain seperti 7, 8, 15, hingga 20 tahun berada pada rentang 6,89% sampai 6,95%.

Peningkatan yield di pasar obligasi mencerminkan keputusan investor untuk melepas aset SUN akibat penurunan sentimen domestik. Sepanjang tahun ini, obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi dolar AS bahkan telah mencatatkan kerugian lebih dari 8%, berbanding terbalik dengan obligasi pasar negara berkembang yang secara umum masih untung 1,6%.

Kekhawatiran pasar semakin diperparah oleh langkah Bank Indonesia (BI) yang kian agresif menambah kepemilikan obligasi pemerintah. Saat ini, otoritas moneter tersebut telah menguasai sekitar 27% dari total keseluruhan obligasi pemerintah.

"Apa yang awalnya merupakan pembelian untuk meningkatkan likuiditas pasar obligasi mungkin telah berkembang menjadi bentuk pelonggaran kuantitatif (quantitative easing)," kata Rajeev De Mello, Manajer Portofolio Gama Asset Management SA.

Menurut Rajeev De Mello, pelaku pasar saat ini membutuhkan kepastian mengenai arah kebijakan bank sentral, apakah kepemilikan obligasi tersebut sudah mencapai titik stabil atau masih akan terus bertambah.

Faktor lain yang memicu kecemasan investor adalah risiko perubahan profil kredit Indonesia di kancah global. Pada kuartal pertama tahun ini, lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s, Fitch Ratings, dan S&P Global kembali mengevaluasi posisi investasi Indonesia.

Lembaga Moody's telah mengubah outlook profil kredit Indonesia menjadi negatif sejak 5 Februari 2026, yang kemudian diikuti oleh Fitch Ratings pada 4 Maret 2026. Meski demikian, kedua lembaga tersebut masih menempatkan Indonesia dalam kategori layak investasi (investment-grade), sementara S&P mempertahankan outlook stable sejak 2022.

Peringkat kredit ini berfungsi sebagai paspor keuangan global yang menentukan biaya utang sebuah negara serta minat investor institusional. Lembaga pemeringkat global sangat sensitif terhadap isu pelebaran defisit, pembengkakan utang, kebijakan fiskal populis, dan ketidakpastian politik.

Status investment-grade yang dimiliki Indonesia didapatkan melalui disiplin fiskal yang ketat selama bertahun-tahun sejak krisis 1998, sebelum akhirnya diakui secara resmi pada periode 2012 hingga 2017. Para pelaku pasar khawatir pencapaian ini bisa tergerus jika kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah melemah.

"Sangat sulit untuk mendapatkannya, tetapi sangat mudah untuk kehilangannya," kata Shamaila Khan, Kepala Fixed Income Emerging Markets & Asia Pacific UBS Asset Management.

Shamaila Khan menambahkan bahwa kebijakan-kebijakan fiskal masa lalu telah menjadi pondasi kokoh bagi stabilitas ekonomi Indonesia, sehingga pemerintah diharapkan tidak mempertaruhkan capaian tersebut.

Sisi Optimisme Prospek Jangka Panjang

Di balik tekanan pasar yang terjadi, sebagian investor masih melihat adanya potensi positif jangka panjang bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan tetap stabil pada kisaran 5%.

Selain itu, rasio utang pemerintah Indonesia dinilai relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Posisi strategis Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia juga dipandang sebagai modal kuat untuk membalikkan tren negatif saat ini.

Kendati demikian, para manajer investasi global menegaskan perlunya kepastian regulasi yang lebih kredibel, independensi bank sentral, transparansi posisi Danantara, serta kejelasan peran negara agar tidak terlalu dominan dalam menguasai sumber daya ekonomi demi kepentingan jangka pendek.