Pemerintah Siapkan Insentif Kendaraan Listrik Berbasis Nikel Juni 2026

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan sedang bersiap meluncurkan paket stimulus sektor kendaraan listrik senilai Rp500 miliar pada awal Juni 2026 guna memperkuat ekosistem industri hijau dan memacu pertumbuhan ekonomi domestik.

Langkah taktis yang diumumkan di Jakarta ini mencakup alokasi insentif untuk 100.000 unit mobil listrik dan 100.000 unit sepeda motor listrik, dengan besaran bantuan yang ditentukan berdasarkan penggunaan jenis baterai nikel dan non-nikel.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan strategi pembiayaan dan kondisi makroekonomi nasional yang melandasi kebijakan stimulus tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta.

"Yang jelas kita ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan, supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa pemerintah juga menepis kekhawatiran mengenai ancaman resesi global melalui capaian pertumbuhan domestik yang positif.

"Don’t be afraid of 5.61% growth; far from a recession, economic growth is actually rising," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Selain kebijakan stimulus domestik, Kementerian Keuangan menerapkan langkah diversifikasi surat utang luar negeri demi memperkuat stabilitas nilai tukar mata uang rupiah.

"To strengthen the exchange rate, we will issue bonds in the form of Panda bonds in China with lower interest rates so that we do not depend too much on the dollar anymore," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan bahwa regulasi teknis berupa Peraturan Menteri Perindustrian sedang dimatangkan dengan skema yang menyerupai program sebelumnya.

"Kami sudah menyiapkan regulasinya, Permenperinnya. Tapi kira-kira nanti modelnya akan tidak terlalu berbeda with model yang lalu untuk motor bantuan pembelian untuk motor listrik," jelas Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian.

Pemisahan kategori insentif berdasarkan jenis baterai nikel mendapat respons positif dari pengamat ekonomi energi karena dinilai menguntungkan struktur industri mineral dalam negeri.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi menilai regulasi baru ini lebih tepat sasaran dalam memanfaatkan cadangan nikel domestik yang melimpah.

"Kalau dilihat sekarang pemerintah lebih selektif. Untuk pemberian insentif pada kendaraan berbasis nikel saya kira bagus, karena kita punya produksi nikel sehingga bisa mendorong hilirisasi menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional," kata Fahmi Radhi, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada.

Fahmi Radhi mengingatkan bahwa dominasi varian baterai impor berisiko mengurangi nilai tambah ekonomi yang seharusnya berputar di dalam negeri.

"Yang paling penting justru bagaimana ini menjadi kesempatan bagi Indonesia menciptakan ekosistem industrialisasi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir," ujar Fahmi Radhi, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan volume penjualan mobil listrik berbasis baterai (BEV) melonjak dari 56.204 unit pada 2024 menjadi 114.413 unit sepanjang 2025.

Namun, pasar domestik masih didominasi oleh teknologi Lithium Iron Phosphate (LFP) dengan serapan 88.344 unit pada 2025, sementara varian Nickel Manganese Cobalt (NMC) merangkak naik ke angka 26.069 unit.

Project Coordinator ENTREV Eko Adji Buwono mengutarakan pentingnya jaminan regulasi jangka panjang bagi iklim investasi manufaktur komponen inti.

"Insentif jangka panjang masih sangat penting dan masih diperlukan supaya ada kepercayaan industri pengguna baterai kendaraan listrik terhadap kepastian rantai pasok dan harga yang kompetitif," kata Eko Adji Buwono, Pengamat Energi sekaligus Project Coordinator ENTREV.

Ketergantungan terhadap impor komponen baterai non-nikel melahirkan urgensi penguatan sektor riset nasional untuk memaksimalkan hilirisasi komoditas mineral tambang.

Associate Principal Energy Shift Institute Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma menguraikan potensi persaingan teknologi antara sel baterai berbasis nikel (NMC) dengan jenis LFP di pasar global.

"Dulu orang bilang NMC terbaik karena lebih energy density (kepadatan energinya) lebih tinggi dibanding dibanding LFP. Namun LFP juga sudah masuk ke BESS dengan energy density-nya sama seperti nikel sekarang. Jadi tinggal mana yang lebih efisien saja," ujar Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, Associate Principal Energy Shift Institute.

Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma menyarankan pemerintah untuk berani mengambil risiko teknologi melalui alokasi produksi nikel domestik khusus bagi kebutuhan riset energi bersih.

"Kalau pemerintah aja nggak berani trial and error di proyek yang mereka support, ya jangan harap market akan ngikutin mereka. Berarti… berarti harus dimulai dari ini untuk mengembangkan baterai terutama BESS ya," tutur Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, Associate Principal Energy Shift Institute.

Pemerintah melalui Deputi Bidang Koordinasi Industri Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Perekonomian M. Rudy Salahuddin menegaskan bahwa nikel hulu harus diarahkan menuju manufaktur hilir lanjutan.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) membutuhkan Battery Energy Storage System (BESS) berbasis nikel untuk mengatasi intermitensi produksi listrik.

"Pemerintah saat ini juga sedang menjalankan program PLTS 100 gigawatt, sehingga peran nikel menjadi semakin strategis. PLTS menghasilkan listrik dari sinar matahari yang sifatnya intermiten, sehingga membutuhkan BESS untuk menyimpan energi pada saat produksi listrik tinggi dan menyalurkan kembali ketika dibutuhkan," ujar M. Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Industri Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Perekonomian.

M. Rudy Salahuddin menekankan bahwa pembatasan izin smelter baru melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 bertujuan untuk menghentikan ekspor produk setengah jadi.

"Pada akhirnya, hilirisasi nikel harus menjadi instrumen untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar, memperkuat kemandirian industri nasional, membuka ruang investasi baru yang lebih berkualitas, serta menempatkan Indonesia sebagai pemain penting dalam rantai pasok energi bersih global," ucap M. Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Industri Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Perekonomian.

Di sisi pelaku usaha, ketidakpastian realisasi regulasi subsidi tahun lalu membuat beberapa pabrikan mengambil langkah taktis secara mandiri.

Commercial Director Polytron Tekno Wibowo menyatakan bahwa pihak korporasi memilih bersikap hati-hati seraya menyiapkan program potongan harga internal bagi konsumen.

"Terkait subsidi kami belum bisa banyak berkomentar, karena tahun lalu saja isunya ada subsidi tapi ternyata tidak ada subsidi. Jadi kami masih menunggu keputusan final dari pemerintah," ujar Tekno Wibowo, Commercial Director Polytron.

Tekno Wibowo menambahkan bahwa program mandiri ini memberikan potongan harga langsung bervariasi antara Rp5 juta hingga Rp6,5 juta untuk jajaran produk motor listrik tipe Fox series.

"Tapi, kami memiliki subsidi mandiri, dimana Polytron memberikan subsidi langsung kepada konsumen yang membeli motor listrik kami," lanjut Tekno Wibowo, Commercial Director Polytron.

Langkah inisiatif sektor swasta tersebut diterapkan guna menjaga stabilitas daya beli pasar otomotif nasional sebelum regulasi resmi dari Kementerian Keuangan diimplementasikan secara penuh.