Hamas Setujui Perlucutan Senjata Total dalam Kesepakatan Perdamaian Gaza

Hamas menyetujui perlucutan senjata total sebagai bagian dari kesepakatan dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Donald Trump, yang juga mencakup rencana penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Dewan Perdamaian menyebut perlucutan senjata ini sebagai "terobosan bersejarah" dan berharap penarikan Israel akan menyusul setelahnya, namun Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait hal ini, dilansir dari Detikcom.

Seorang pejabat Amerika Serikat menyatakan Presiden Trump akan "sangat kecewa" jika Israel tidak menarik pasukannya dari Gaza, sebuah syarat penting dalam rencana perdamaian yang diumumkan pada Oktober lalu.

Di Gaza, masyarakat tidak menyambut antusias rencana ini. Koresponden BBC di Gaza, Rushdi Abualouf, melaporkan bahwa warga Palestina skeptis terhadap kesepakatan baru karena pengalaman kegagalan gencatan senjata dan perjanjian sebelumnya.

"Setelah bertahun-tahun gencatan senjata yang gagal dan kesepakatan yang runtuh, banyak warga Palestina menjadi sangat skeptis terhadap terobosan politik baru," ujar Rushdi Abualouf.

Hamas berkomitmen membuka secara bertahap infrastruktur militernya, termasuk jaringan terowongan dan gudang senjata, sebuah proses yang diperkirakan memakan waktu lama.

Rencana tersebut juga mencakup pengalihan kendali persenjataan di Gaza kepada otoritas Palestina yang baru dan penonaktifan senjata berat serta penghentian sementara aktivitas militer Hamas di wilayah tersebut.

Koresponden BBC Amerika Utara, Shaimaa Khalil, menulis bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum menunjukkan keinginan kuat untuk menarik pasukan secara permanen dari Gaza karena tekanan politik dari koalisi sayap kanan.

"Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejauh ini kurang menunjukkan keinginan untuk menarik pasukannya secara permanen dari Gaza. Dia menghadapi tekanan dari mitra koalisi sayap kanan yang telah lama menentang langkah tersebut," ujar Shaimaa Khalil.

Shaimaa juga menyebut masih banyak pertanyaan teknis terkait penarikan pasukan, seperti kepada siapa kendali akan diserahkan dan status zona penyangga yang dikenal sebagai Garis Kuning.

Abualouf menilai masih terlalu dini untuk menilai apakah kesepakatan akan berhasil diimplementasikan, namun jika terlaksana, itu menjadi langkah kredibel pertama menuju penghentian konflik yang telah berlangsung hampir tiga tahun di Gaza.

Langkah ini mengikuti pemilihan Khalil al-Hayya sebagai pemimpin baru Hamas, yang dianggap pejabat Palestina sebagai momen penting dalam sejarah gerakan tersebut di tengah kondisi kemanusiaan yang memburuk di Gaza dengan lebih dari dua juta warga terdampak.

Sejak 2023, serangan Israel ke Gaza telah menewaskan lebih dari 73.290 orang, termasuk 21.280 anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas dan data yang diakui PBB.

Gencatan senjata mulai berlaku pada Oktober lalu, namun hingga saat ini setidaknya 1.168 warga Palestina tewas akibat serangan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan.

Kairo akan menjadi tuan rumah pertemuan para mediator perdamaian Gaza yang melibatkan Mesir, AS, Qatar, dan Turki untuk membahas pelaksanaan kesepakatan, menurut laporan kantor berita Mesir, Al-Qahera.

Meski belum diumumkan tanggal pertemuan, sumber Mesir menegaskan komitmen semua pihak untuk melaksanakan ketentuan perjanjian.