Hamas Jelaskan Kesepakatan Senjata Berat Dalam Perjanjian Gaza

Kelompok Hamas menegaskan bahwa kesepakatan terbaru untuk mengakhiri pertempuran di Jalur Gaza hanya mengatur pengumpulan senjata berat, bukan bentuk pelucutan kekuatan perlawanan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh perwakilan Hamas di Iran, Khaled Qaddoumi, pada Senin (3/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Qaddoumi menekankan bahwa proses tersebut bersifat bersyarat dan dipimpin penuh oleh pihak Palestina. Mekanisme pengumpulan senjata berat bergantung pada pemenuhan kewajiban oleh rezim Israel sesuai dengan poin-poin yang disepakati.

"Tidak ada pembicaraan soal penyerahan atau pelepasan senjata. Hal spesifik yang kami tawarkan adalah pembahasan mengenai pengumpulan atau penyimpanan senjata berat di bawah otoritas administratif Palestina — pengalihan dari faksi-faksi Palestina kepada otoritas Palestina. Tidak ada pihak lainnya, selain otoritas Palestina, yang memiliki peran dalam persoalan ini," tegas Qaddoumi dalam wawancara dengan Press TV.

Penjelasan ini diterbitkan setelah Hamas mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam kesepakatan bertahap untuk menghentikan perang secara menyeluruh. Skema yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencakup inventarisasi persenjataan berat, lokasi produksi, gudang senjata, serta terowongan di bawah Komite Nasional Palestina seiring penarikan pasukan Israel.

"Langkah ini bergantung pada pemenuhan dan implementasi bagian lainnya dari kesepakatan oleh Israel, termasuk penarikan pasukannya, pembukaan perlintasan perbatasan, masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan penghentian total genosida," kata Qaddoumi dalam wawancara tersebut.

Otoritas Israel hingga kini belum memberikan tanggapan resmi mengenai detail kesepakatan tersebut. Di sisi lain, Komite Nasional Palestina direncanakan bakal mengelola urusan sipil, pengawasan rekonstruksi, hingga persiapan pemilu politik menuju kemerdekaan Palestina.

"Hanya dalam kerangka kerja dan sesuai dengan tolok ukur tersebut, pembicaraan mengenai senjata dapat dilakukan. Di luar itu, tidak ada yang namanya perlawanan melepaskan senjatanya," ujar Qaddoumi.

Guna meredam kekhawatiran publik Palestina mengenai potensi pelemahan pertahanan wilayah, Hamas memastikan keberlanjutan prinsip perlawanan. Langkah teknis penataan senjata dinilai bukan merupakan kemunduran dari hak membela diri.

"Ini bukan pelepasan senjata. Ini bukan langkah terisolasi. Ini bukan penarikan diri dari, atau kemunduran dari, konsep perlawanan," tegasnya.

Menurut perwakilan Hamas tersebut, upaya membela diri dari pendudukan yang berlangsung hampir satu abad merupakan hak mendasar bagi setiap bangsa. Perlawanan bersenjata tetap menjadi instrumen sah yang diakui dalam perjuangan mereka.

"Mereka berhak membela diri dengan cara apa pun yang mereka anggap tepat, termasuk perlawanan bersenjata," tandas Qaddoumi.