Pemerintah Evaluasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Setelah Temuan SPPG Membengkak

Evaluasi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan akan menurunkan kebutuhan anggaran setelah ditemukan pembengkakan belasan ribu titik satuan pelayanan. Penataan ulang ini ditegaskan pemerintah bukan bentuk pemangkasan anggaran, melainkan hasil perhitungan ulang demi efisiensi pelaksanaan program, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Kamis (11/6/2026).

"Bukan pemangkasan ya. Tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini bahwa akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis ini," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Langkah perbaikan terhadap program MBG saat ini sedang berjalan intensif. Kementerian terkait membutuhkan waktu untuk merampungkan perhitungan ulang tersebut secara menyeluruh setelah seluruh proses evaluasi selesai dilakukan.

"Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN," ujarnya.

Pemerintah berharap penataan ini dapat menghasilkan angka kebutuhan riil yang lebih akurat untuk mendanai program prioritas tersebut secara nasional.

"Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat, sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program Makan Bergizi ini totalnya menjadi berapa," lanjut Prasetyo Hadi.

Berdasarkan keputusan rapat koordinasi bersama, proses penataan tata kelola ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu satu bulan. Selama masa peninjauan berlangsung, penyaluran program dipastikan tidak akan dihentikan atau terganggu.

"Kita target awal satu bulan ini harus sudah selesai. Tapi tentunya semua ada dinamikanya. Makanya, yang pertama, tentu tadi kita tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan," ujarnya.

Masalah penataan ini mencuat setelah adanya laporan mengenai lonjakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau titik dapur MBG yang mencapai belasan ribu unit di berbagai wilayah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengungkapkan adanya pembengkakan lebih dari 13 ribu titik dapur MBG, baik di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) maupun luar wilayah 3T. Lonjakan data ini diduga kuat berkaitan dengan praktik manipulasi atau jual beli titik proyek pelaksana.

"Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik, ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik, ya. Laporan Ibu Nanik tadi barusan," kata Zulkifli Hasan.